BKKBN: Wajib Belajar PAUD harus Diagendakan

Rabu, 29 Januari 2014 15:11 WIB

Jakarta, (Antara) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengingatkan mengenai wajib belajar pendidikan anak usia dini (PAUD) minimal selama satu tahun sudah harus menjadi agenda nasional. "Wajib belajar PAUD minimal selama satu tahun sudah harus jadi agenda kita untuk meningkatkan kualitas SDM kita," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal pada acara Seminar Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 di Bappenas, Rabu. Meski demikian, dia juga mengatakan wajib belajar memang harus ditingkatkan, namun yang terpenting adalah meningkatkan mutu pendidikan dibanding menambah tahunnya. Dalam paparannya, Fasli menjelaskan, di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah di Tanah Air cenderung melandai. "Jenjang pendidikan. akses pendidikan dasar, cenderung hampir terpenuhi, namun kualitas pendidikan dasar harus diamankan dulu, dan pendidikan anak usia dini harus dijadikan jenjang pendidikan wajib," katanya. Masalah peningkatan kualitas SDM, tambah Fasli, terkait persiapan menyongsong bonus demografi. Bonus demografi adalah mayoritas penduduk Indonesia akan lebih banyak dipenuhi usia angkatan kerja. Fasli Jalal mengatakan tren bonus demografi peningkatan penduduk usia muda yang besar hingga tahun 2030 bisa menjadi jendela peluang bila dikelola dengan baik. Jendela peluang tersebut bisa menjadi kenyataan jika memenuhi beberapa syarat yakni pertama sumber daya manusia yang berkualitas dan yang kedua bisa terserap di pasar kerja. Ketiga adanya tabungan rumah tangga dan yang keempat meningkatnya porsi perempuan dalam pasar kerja. Keempat persyaratan tersebut, kata Fasli, harus terpenuhi agar peningkatan kelompok usia muda bisa menjadi peluang dan bukan menjadi ancaman bagi kelanjutan pembangunan. Untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut, kata dia, pemerintah melalui lintas sektor, terus melakukan berbagai upaya diantaranya membuat kebijakan unggulan di bidang pendidikan dan pembangunan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan tentang penyerapan tenaga kerja dan peningkatan tabungan. Ditambah lagi, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya terkait pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. (*/jno)