PKB : Partai Islam Kalah Karena Pragmatisme Politik

Jakarta, (Antara) - Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan fenomena kekalahan partai Islam dalam beberapa pemilihan umum bukan karena tidak begitu pentingnya lagi nilai ideologi bagi pemilih, melainkan karena pragmatisme politik yang lebih menguntungkan partai nasionalis. "Partai Islam kalah bukan karena ideologis, melainkan karena uangnya tidak ada (untuk membiayai infrastruktur partai). Ini karena pragmatisme politik," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar pada diskusi "PKB dan Masa Depan Politik Nahdliyin" di Jakarta, Minggu. Muhaimin mengatakan bahwa PKB pun saat ini masih memikirkan strategi-strategi untuk mencegah perpindahan suara dari warga organisasi Nadhlatul Ulama ke partai lain yang dikhawatirkan terjadi karena pragmatisme politik ini. Pasalnya, menurut Muhaimin, mayoritas warga NU merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, PKB khawatir jika warga NU akan pindah ke partai lain karena diiming-imingi uang atau imbalan lain. "Ada definisi siapa NU adalah sebagian orang miskin dan tertinggal di daerah. Hampir sebagaian besar warganya adalah orang miskin, lulusan pesantren, yang ekonominya lemah," ujarnya. Menurut dia, PKB kini fokus untuk menanggulangi kemiskinan, khususnya warga NU dengan berbagai cara, seperti mengadakan pelatihan di bidang usaha, ekonomi, dan peningkatan kapasitas SDM. Selain hal tersebut, PKB juga sedang bergerak untuk membentuk pikiran warga NU dalam menguatkan kelembagaan organisasi dan menanamkan pemikiran demokrasi. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi, pada diskusi yang sama, mengemukakan pandangan dari sisi lain. Dia mengatakan bahwa warga NU masih terikat secara budaya dengan partai, tetapi belum terikat secara erat dalam politik. PKB, kata Burhanuddin, pelru mendekatkan diri lebih intensif dengan pemilih yang belum tersentuh di basis lumbung suara, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Hal itu, menurut dia, akan lebih efektif daripada PKB menyosialisasikan partai di wilayah basis suara partai lain. Burhanuddin juga sependapat jika dalam konteks luas, partai Islam memang dipandang kerap kekurangan dana untuk membiayai infrastruktur politik, seperti berkampanye dan juga menguatkan kelembagaan partai, jika dibandingkan dengan partai nasionalis seperti PDI Perjuangan, Golkar, atau Hanura. Namun, yang lebih penting lagi adalah partai Islam juga masih minim akan figur dengan ketokohan yang kuat untuk meneruskan kecakapan dan prestasi Aburrahman Wahid dan Amien Rais. (*/WIJ)