Irman: Demokrasi Indonesia Masih Prosedural

Bandarlampung, (Antara) - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai penerapan demokrasi di Indonesia masih belum optimal karena masih sebatas demokrasi prosedural, belum menerapkan demokrasi substantif. "Meskipun Indonesia telah menerapkan demokrasi sejak era reformasi 15 tahun lalu, tapi baru sebatas prosedural," kata Irman Gusman pada "Dialog Kebangsaan: Dari untuk Negeri Mencari Pemimpin Indonesia" di kampus Universitas Lampung di Bandarlampung, Sabtu. Menurut Irman Gusman, dengan demokrasi yang baru sebatas prosedural, daya saing demokrasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara demokrasi di Indonesia. Meskipun secara geografis Indonesia adalah negara besar dan jumlah penduduknya terbanyak keempat di dunia, kata dia, tapi kualitas demokrasi Indonesia masih rendah. Ia mensitir hasil survei yang dilakukan majalah Economost pada 2013, dari 167 negara yang disurvei, Indonesia berada di posisi ke-53 dengan kategori "flawed democracy". Meskipun peringkat Indonesia naik dibandingkan dengan 2012 yang berada di posisi 67, tapi secara kualitas, kata dia, masih dinilai cacat karena dalam praktiknya belum "full democracy". Irman mencontohkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang belum optimal seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tingkat partisipasi pemilih rata-rata hanya sekitar 50 persen. "Ini menunjukkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi masih rendah," katanya. Apalagi, kata dia, sebagian kepala daerah terpilih kemudian tersandung kasus hukum. Pada kesempatan tersebut, Irman juga mengatakan untuk membangun demokrasi yang lebih baik, Indonesia membutuhkan figur pemimpin nasional yang memiliki komitmen kuat untuk membangun negara dan memiliki rekam jejak yang baik, tidak cukup hanya sekadar populer. Menurut Irman, kriteria pemimpin yang diharapkan dapat membangun negara memiliki kriteria yakni visioner, aspiratif dan akomodatif, berintegritas, serta adil dan berdiri di atas semua golongan. (*/jno)