Karimun akan Dirikan "Shelter" Korban "Trafficking"

Rabu, 21 November 2012 19:31 WIB

Karimun, Kepri, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, akan mendirikan "shelter" atau penampungan sementara bagi wanita dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang atau "trafficking" pada 2013. "Bupati sudah menyetujui anggaran pendirian 'shelter' itu dialokasikan dalam APBD 2013. Soal besar anggaran dan di mana lokasinya kami serahkan ke sekretariat kabupaten," kata Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun Mitrayati di sela seminar "Upaya Nasional dan Regional dalam Penanganan Perdagangan Wanita dan Anak" di Hotel Aston Tanjung Balai Karimun, Rabu. Menurut Mitrayati, pendirian shelter sangat diperlukan karena Karimun yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia merupakan daerah transit pelaku "trafficking". "Sebagian besar korban 'trafficking' yang berasal dari daerah lain, terutama dari Pulau Jawa yang transit sebelum dibawa ke Malaysia," katanya. Selama ini, kata dia, korban trafficking yang berhasil diungkap ditampung melalui shelter Yayasan Kaseh Puan yang konsen di bidang penanganann tindak perdagangan wanita dan anak-anak. "Ke depan, shelter yang dibangun pemerintah daerah akan memperkuat perlindungan terhadap para korban trafficking," ucapnya. Dia juga berharap pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang turut dilantik di sela-sela seminar turut mendukung upaya penanganan korban trafficking. "P2TP2A merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang diharapkan dapat memfasilitasi korban trafficking," tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian P2TP2A Erwan Muharuddin mengatakan, pendirian shelter sangat mendesak mengingat banyaknya kasus trafficking yang terungkap namun tidak memiliki tempat penampungan sementara. "Sebagai daerah perbatasan, banyak kasus trafficking yang korbannya ditampung sementara di shelter milik LSM. Sudah seharusnya pemerintah daerah mendirikan shelter," tambahnya. Aktivis Yayasan Kaseh Puan Budi Warsito juga menyatakan pendirian shelter oleh pemerintah daerah sangat mendesak. "Kendala penanganan korban trafficking adalah tidak adanya shelter yang memiliki fasilitas lengkap. Karena itu kami berharap agar shelter itu segera didirikan," ucapnya. Dalam seminar yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri itu, Budi juga melaporkan adanya migran anak di salah satu penangkaran walet di Kecamatan Meral. Dia mengatakan di penangkaran walet itu terdapat tiga anak yang diduga berasal dari Jepara, Jawa Tengah yang diduga hendak dibawa ke luar negeri. "Kami berharap aparat terkait menyelidiki indikasi migran anak di Meral," tambahnya. (*/jno)