Kota Bandung (ANTARA) - Universitas Padjadjaran (Unpad) menghargai keputusan Kementerian Kesehatan membekukan sementara kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) mahasiswanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, agar program pendidikan yang lebih baik.
"Tentunya kami menghargai keputusan Kemenkes (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin), karena ini semua demi pendidikan yang lebih baik," kata Rektor Unpad Arief Sjamsulaksan Kartasasmita dalam video pernyataan yang diterima di Bandung, Sabtu.
Meski demikian, Arief menginterpretasikan keputusan tersebut bukanlah untuk menghentikan pendidikan kedokteran, namun menghentikan rumah sakit yang dimaksud tersebut sebagai tempat pelayanan pendidikan.
Arief mengatakan pembekuan yang dilakukan oleh Menkes bukan terhadap semua proses pendidikan di seluruh bidang kedokteran Unpad, melainkan hanya dilakukan pada pendidikan PPDS di RSHS Bandung, karena yang terkait pendidikan adalah ranah universitas.
"Karena kan sebetulnya kalau menghentikan pendidikan itu harus dilakukan oleh universitas dan fakultas. Jadi Kemenkes dalam hal itu tentu akan menghentikan pendidikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan dokter spesialis anestesi FK Unpad untuk sementara," katanya.
Ia menjelaskan pendidikan dokter anestesi tetap akan berlanjut di rumah sakit yang sudah berkolaborasi dengan Unpad dan pembekuan sementara hanya dilakukan di RSHS Bandung.
"Disampaikan tadi sebetulnya pendidikan anestesi-nya tidak berhenti karena sebetulnya ada rumah sakit yang lain selain Rumah Sakit Hasan Sadikin, kita pun menggunakan rumah sakit lain untuk proses pendidikan. Tentu di proses yang lain tetap berjalan, jadi yang dihentikan adalah tempat pendidikannya di Hasan Sadikin," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membekukan selama satu bulan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung buntut pemerkosaan oleh dokter PPDS Priguna Anugerah.
Budi menyatakan prihatin dan menyesalkan kejadian itu, memutuskan membekukan PPDS anestesi Unpad dan RSHS imbas kasus tersebut dan dilakukan untuk masa satu bulan guna perbaikan.
"Yang pertama kita sangat menyesalkan ini terjadi, nomor dua saya mengucapkan turut sedih kepada keluarga korban. Kita harus ada perbaikan, jadi perbaikan yang pertama kita akan freeze dulu anestesi di Unpad dan RSHS untuk melihat kekurangannya mana yang harus diperbaiki sambil jalan. Freeze dulu satu bulan untuk perbaikan seperti apa," kata Budi usai bertemu dengan Jokowi di Sumber, Solo, Jumat (11/4).
Pihaknya memastikan akan mencabut surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) milik pelaku. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada tenaga kesehatan.
"Ini harus ada efek jeranya. Ini sering terjadi. Tetapi nggak ada efek jera jadi melakukan terus melihat ini hal biasa. Kita pastikan STR, SIP dicabut karena wewenang ada di Kemenkes sesuai undang-undang yang baru, sehingga dia tidak bisa praktik lagi," tuturnya.
