Mentawai (ANTARA) - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dalam rangka reses masa sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat serta meninjau langsung kondisi sektor pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan olahraga.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai realitanya masih termasuk dalam kategori daerah 3T yang menghadapi berbagai tantangan, khususnya di bidang pendidikan.
"Beberapa indikator yang menjadi perhatian utama adalah rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan, baik secara murni maupun kasar," ujarnya saat berdialog bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Mentawai.
Ia juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Menurutnya, meski alokasi 20 persen dari APBN secara nominal telah tercapai, namun sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membayar gaji tenaga pendidik dan kebutuhan operasional.
Akibatnya, anggaran yang benar-benar menyentuh perbaikan kualitas pendidikan, terutama di daerah seperti Mentawai, menjadi sangat terbatas.
"Ini yang menjadi catatan penting, karena anggaran besar belum tentu berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan akses pendidikan, terutama di wilayah 3T seperti Mentawai," tambahnya.
Selain pendidikan, Komisi X juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Mentawai di sektor pariwisata. Dengan kekayaan alam seperti pantai, hutan tropis, dan budaya lokal yang masih lestari, Mentawai dinilai sangat potensial menjadi destinasi unggulan. Namun, menurut Esti, tantangan dalam pengelolaan berkelanjutan dan promosi masih perlu dijawab dengan strategi yang tepat.
"Komisi X DPR RI akan membantu mendorong promosi pariwisata Mentawai melalui media dan kegiatan publik agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menjelaskan bahwa letak geografis menjadi hambatan utama dalam pemerataan pendidikan. Dari total 13 SMA (12 negeri dan 1 swasta), 3 SMK negeri, dan 2 SLB swasta di Mentawai, mayoritas berada di daerah terpencil.
"Banyak siswa harus menempuh perjalanan dengan boat untuk bisa bersekolah. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan sangat terbatas, sehingga kualitas pendidikan pun belum bisa maksimal," jelas Rinto.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut. Salah satu strategi yang diusulkan adalah membuka lebih banyak peluang bagi putra-putri Mentawai untuk bisa diterima melalui jalur pendidikan kedinasan.
"Ini langkah penting agar mereka bisa kembali membangun kampung halamannya dengan ilmu dan kompetensi yang mumpuni," tutup Rinto.
