Logo Header Antaranews Sumbar

BEI Berharap Pengawasan OJK Tambah Jumlah Investor

Rabu, 23 Oktober 2013 20:00 WIB
Image Print

Jakarta, (Antara) - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharapkan bahwa pengawasan industri keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dimanfaatkan perusahaan sekuritas untuk menambah jumlah investor ritel di daerah masuk ke pasar modal. "Pengawasan OJK yang menyatu dengan perbankan pada 2014 nanti, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan perusahaan sekuritas untuk membuat afiliasi sehingga nantinya dapat menambah jaringan distribusi bagi calon investor yang ingin membuka akun rekening efek," ujar Direktur Teknologi Informasi BEI, Adikin Basirun di Jakarta, Rabu. Ia mengemukakan bahwa hal itu sudah dilakukan di Korea dan efeknya cukup positif bagi pertumbuhan investor lokal di dalam negeri. "Penetrasi investor masih kecil. Hal ini harus dilihat sebagai peluang," ujar Adikin. Jika diakumulasi, ia memaparkan, total jumlah investor pasar modal Indonesia baru mencapai 1,1--1,2 juta investor. Jumlah itu bahkan belum mencapai satu persen dari total penduduk Indonesia. "Dengan memanfaatkan jaringan perbankan yang ada di seluruh Indonesia, diharapkan akan lebih banyak masyarakat yang menjadi investor di negeri sendiri," kata dia. Kendati demikian, Adikin mengakui bahwa masih ada beberapa kendala regulasinya. Dalam aturannya, perbankan dan pasar modal harus dipisah secara institusi. Oleh karena itu regulator perlu melakukan kajian mendalam terkait penambahan pintu untuk investor tersebut. Dikemukakan, investor saham langsung di Indonesia baru mencapai sekitar 400.000 investor. Sisanya adalah investor tidak langsung yaitu yang masuk ke saham melalui instrumen asuransi dan reksa dana. "Bursa akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan jumlahnya, terutama investor ritel," kata dia. Adikin juga mengatakan bahwa berbagai langkah akan terus dilakukan untuk menambah jumlah investor domestik. "Dari seluruh investasi yang masuk ke BEI, sebesar 90 persennya dari Jawa," kata dia. Menurut dia, sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala. Profesi ujung tombak untuk menjangkau masyarakat saat ini masih sangat kurang terutama dari profesi wakil perantara perdagangan efek (WPPE). "Dari 6.000 pemegang lisensi, 3.000 di antaranya sudah diluar industri. Dan separuh dari sisanya itu sudah di level 'middle up'. Berarti, yang jadi ujung tombak untuk berhubungan langsung dengan masyarakat hanya 1.500 SDM," ucapnya. (*/jno)



Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026