Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat melakukan pemadanan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah itu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena diperkirakan ada peserta yang nonaktif pada 2025.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heriza Syafani di Padang, Selasa, mengatakan daerah itu telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99 persen. Namun ternyata tidak semua yang menjadi peserta aktif.
"Data kita, sebanyak 722.445 jiwa terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif, sementara sebanyak 217.406 jiwa diduga tidak aktif. Data ini perlu dipadankan dengan BPJS Kesehatan," katanya.
Ia mengatakan itu dalam sosialisasi product knowledge JKN di Padang.
Menurutnya dari data yang dimiliki Pemkot Padang, tingkat keaktifan peserta JKN di daerah itu sekitar 76 persen. Sementara 22 persen diperkirakan tidak aktif.
"Pemadanan data dengan BPJS Kesehatan ini untuk mengurangi kesenjangan sekitar 22 persen itu," katanya.
Heriza menjelaskan melalui pemadanan data ini, Dinas Sosial dapat mengidentifikasi masyarakat yang menunggak pembayaran atau yang menggunakan BPJS secara mandiri.
"Kami juga memberikan sosialisasi kepada pilar sosial mengenai cara pendataan yang baik, agar BPJS diberikan kepada warga yang membutuhkan. Proses ini akan dilakukan selama satu bulan ke depan sebagai bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota," katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah menegaskan pentingnya sinergi antara BPJS dan Dinas Sosial dalam meningkatkan cakupan keaktifan peserta.
"Per Januari 2025, cakupan BPJS di Kota Padang sudah sangat tinggi, mencapai 99 persen. Namun, masih ada sekitar 200 ribu peserta yang belum aktif. Ini menjadi tugas bersama untuk meningkatkan keaktifan masyarakat," ujarnya.
