Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang salah satunya membidangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meninjau langsung pelaksanaan instruksi presiden yang membolehkan pengecer kembali menjual elpiji tiga kilogram.
"Saya bersama Pertamina Patra Niaga Sumbar mengecek dan memastikan apakah perintah Presiden Prabowo itu sudah terlaksana atau tidak," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Padang, Sabtu.
Ia mengatakan, saat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan larangan pengecer untuk menjual elpiji tiga kilogram, situasi di Ranah Minang masih tergolong kondusif atau tidak ada kejadian menonjol ketika masyarakat mengantre untuk mendapatkan gas bersubsidi.
"Alhamdulillah pada 1 Februari 2025 di Sumbar tidak ada masalah signifikan dan masyarakat masih bisa mendapatkan elpiji di pangkalan resmi," ujar dia.
Senada dengan itu, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumbar Narotama Aulia Fazri memastikan perusahaan minyak milik negara itu akan menjalankan instruksi presiden yang kembali membolehkan pengecer menjual LPG tiga kilogram.
"Kita akan memastikan juga setiap pangkalan harus menjual sesuai harga eceran tertinggi. Jika ada pelanggaran, akan kita tindak," kata Naro menegaskan.
Ia menyebutkan saat ini terdapat 5.634 pangkalan yang tersebar di 19 kabupaten dan kota dimana 1.000 di antaranya berada di Kota Padang. Artinya, jika dilihat dari luas area Padang maka jarak antara setiap pangkalan hanya 500 meter.
Sementara itu, Ica (31) salah seorang Ibu rumah tangga di Kota Padang mengatakan instruksi presiden yang kembali mengizinkan pengecer menjual elpiji tiga kilogram akan memudahkan masyarakat mendapatkan gas bersubsidi.
"Kalau harus ke pangkalan pastinya akan mengantre panjang. Sebagai warga saya tidak keberatan jika ada selisih harga Rp2.000 atau Rp3.000 di pengecer asalkan tidak mengantre panjang," ujarnya.
