Wapres Hadiri Peringatan Hari Kontrasepsi Dunia

Jakarta, (Antara) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono didampingi Ibu Herawati Boediono menghadiri peringatan Hari Kontrasepsi Dunia yang jatuh setiap tanggal 26 September di Balai Sidang Jakarta, Kamis. Wapres juga didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, serta Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti. Sementara itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal mengatakan peringatan Hari Kontrasepsi Dunia diharapkan bisa menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan dan menyadarkan kembali semua pihak akan pentingnya kontrasepsi. "Makna hari ini adalah agar kita selalu ingat bahwa kontrasepsi adalah salah satu alat yang efektif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, kontrasepsi merupakan kebutuhan utama keluarga untuk membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera," katanya. Dia juga menambahkan, BKKBN di masa-masa mendatang akan meningkatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksual serta kesadaran semua pihak mengenai kontrasepsi. Selain itu, BKKBN juga mengharapkan dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam menyukseskan program kependudukan dan keluarga berencana baik kementerian/lembaga terkait, maupun seluruh mitra kerja BKKBN. "Program kependudukan dan keluarga berencana dapat sukses bila mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar di masa mendatang ketersediaan alat kontrasepsi bisa menjangkau seluruh pelosok di seluruh Tanah Air serta gratis, agar masyarakat yang ingin mengikuti program KB dapat terlayani dengan baik," paparnya. BKKBN tambah Fasli, juga akan lebih fokus dalam menyosialisasikan dan mengadvokasi masyarakat terkait metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD, sterilisasi dan implant, metode operasi wanita (tubektomi) dan metode operasi pria (vasektomi). "Sosialisasi harus terus dilakukan karena sejauh ini alat kontrasepsi jangka panjang masih kurang diminati, padahal MKJP adalah langkah paling efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan mengurangi angka peserta KB yang putus di tengah jalan," ujarnya. (*/sun)