Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya meningkatkan pendapatan pembudi daya ikan air tawar pada 2024 dengan menyediakan indukan bersertifikat.
"Benih yang dihasilkan oleh indukan bersertifikat lebih banyak sampai 50 persen dari indukan biasa. Kualitas benih juga jauh lebih bagus dari benih dari indukan biasa," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda di Padang, Senin.
Ia mengatakan saat ini untuk indukan bersertifikat di Indonesia hanya bisa dikeluarkan dari dua tempat yaitu Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Sungai Gelam, Jambi dan Balai Besar perikanan Budi Daya Air Tawar Suka Bumi.
Reti mengatakan pihaknya berupaya untuk bisa mendapatkan indukan bersertifikat dari dua lembaga tersebut untuk dijadikan bantuan yang disalurkan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
"Benih dari UPR tersebut yang nantinya akan disebar pada pembudidaya sehingga jumlah produksi bisa lebih meningkat. Dengan demikian, pendapatan juga meningkat," ujarnya.
Ia menyebut, ke depan pihaknya tengah berupaya untuk bekerjasama dengan dua lembaga penghasil indukan bersertifikat tersebut agar Sumbar juga bisa menghasilkan induk bersertifikat sendiri untuk jenis ikan nila, emas, lele dan gurame.
Jika kerja sama itu bisa terjalin, maka potensi pengembangan budi daya ikan air tawar Sumbar juga bisa dikembangkan lebih jauh.
Reti mengatakan potensi pengembangan budi daya ikan air tawar di Sumbar masih cukup besar. Dari potensi luas lahan 30.899,31 hektare, saat ini baru tergarap seluas 15.040,12 hektare.
Selain menyediakan indukan bersertifikat, DKP Sumbar menurutnya juga memberikan dukungan dalam pengurusan izin usaha budi daya air tawar serta memberikan peningkatan SDM bagi pembudidaya melalui penyuluhan.
Saat ini menurut data DKP Sumbar, pendapatan pembudi daya perikanan air tawar telah mencapai Rp50.989.400 per orang per tahun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sumbar tingkatkan kualitas indukan ikan air tawar pada 2024
Sumbar tingkatkan kualitas indukan ikan air tawar pada 2024
Kepala DKP Sumbar, Reti Wafda. ANTARA/Miko Elfisha
