Bukittinggi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat menyalurkan bantuan beras penerima Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap dua yang ditujukan sebagai langkah antisipasi krisis pangan di daerah setempat.
"Penyaluran CPP dalam bentuk pemberian bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka antisipasi, mitigasi dan pelaksanaan penanggulanan kekurangan pangan yang dapat berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Bukittinggi, Hendry, Senin.
Bantuan yang diserahkan secara simbolis di Balairung rumah dinas Wako itu juga sebagai pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.
"Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi karena merupakan sumber energi untuk mempertahankan hidup, semoga beras yang disalurkan ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari di tengah melonjaknya harga beras saat ini," kata Hendry.
Ia menyebut penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah tahap II 2023 ini berjumlah 4.512. Penerima bantuan pangan merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya berasal dari kemensos. Sedangkan bantuan berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Adapun penerima manfaat tersebut, terdiri dari 941 KPM di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), 2368 KPM di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) dan 1203 di Kecamatan Guguak Panjang (GP). Masing masing KPM menerima bantuan beras 10 kg per bulan," jelasnya.
Dibandingkan tahap I, lanjut Hendry, jumlah penerima manfaat bantauan beras CPP ini meningkat, pada tahap I ada sebanyak 4.466 KPM, sedangkan pada tahap II ini terdapat sebanyak 4.512 KPM.
“Jadwal penyaluran untuk bulan September dilaksanakan mulai hari ini Senin ini, bersamaan dengan acara launching untuk Kelurahan Birugo dan Tarok Dipo, sedangkan untuk kelurahan lainnya dilanjutkan di kantor lurah setempat dan di kantor pos,” pungkasnya.
