Sumbar targetkan inflasi di 2023 pada angka dua hingga empat persen

Sabtu, 11 Maret 2023 18:44 WIB

Gubernur Sumbar Mahyeldi (kanan) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Endang Kurnia Saputra saat peresmianGerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di lapangan parkir Stadion Haji Agus Salim Kota Padang, Sumbar pada Sabtu (11/3). (ANTARA/HO Rico)

Padang (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Endang Kurnia Saputra mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah menargetkan angka inflasi di provinsi itu pada 2023 pada angka dua hingga empat persen.

"Pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi dalam mengendalikan inflasi daerah yang ditargetkan dua hingga empat persen," kata dia.

Dalam mendukung langkah itu Bank Indonesia Sumbar memberikan bantuan langsung kepada kelompok tani dalam memproduksi produk mereka.

Selain itu pihaknya membentuk komunitas peduli inflasi mulai dari sekolah peduli inflasi, pesantren peduli inflasi dan mengajak seluruh unsur masyarakat untuk peduli dan ikut berperan dalam mengendalikan inflasi.

"Inflasi ini sama seperti tekanan darah, jika terlalu tinggi berbahaya dan jika terlalu rendah juga bahaya. Jadi yang sedang saja, kata dia.

Sebelumnya Bank Indonesia menggelar kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diharapkan dapat memitigasi kenaikan harga pangan tetap terjaga stabil, memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung terwujudnya Sumatera Barat madani, unggul dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan GNPIP Sumatera Barat tahun 2023 dilakukan dengan semangat sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah melalui beberapa inisiatif dan empat program utama penguatan komitmen yaitu yang pertama adalah Gerakan Sumbar Gempur Inflasi, melalui Gerakan inisiatif Komunitas Peduli Inflasi, Komunitas Milenial Peduli Inflasi, dan Sekolah Peduli Inflasi.

Kedua, Sinergi Penguatan Distribusi melalui kerjasama antar Sumatera Barat dengan Kepulauan Riau kerja sama intra daerah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai serta pesantren pendukung efisiensi distribusi yaitu kerjasama toko pengendali inflasi pondok pesantren dengan Bulog.

Ketiga adalah Sinergi Pelaksanaan Pasar Murah melalui kerjasama pelaksanaan pasar murah antar Bank Indonesia dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Sumatera Barat.

Keempat adalah Pertanian Sumatera Barat Naik Kelas melalui penyaluran bantuan alsintan dan saprodi kepada Kelompok Tani, implementasi digital farming, serta inisiatif pesantren pendukung ketahanan pangan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan upaya pengendalian inflasi dilakukan bergerak ke arah penyebab inflasi tersebut dan salah satunya adalah menumbuhkan UMKM yang banyak digeluti warga Sumbar.

"Kita akan gelar banyak expo dalam memberikan ruang bagi UMKM dan juga kita selaraskan dengan progran Visit Beatiful West Sumatera (VBWS) 2023 yang membuat orang datang ke Sumbar," kata dia.

Pihaknya juga berupaya menjamin ketersediaan produk agar produksi barang meningkat dan menjaga transportasi di daerah ini berjalan dengan baik.

"Jika terjadi bencana kita langsung tindaklanjuti terutama yang terjadi di jalur-jalur transportasi yang rawan longsor. Kita juga melakukan sinergi antar daerah seperti Tanah Datar dengan Mentawai, khusus Mentawai kita jaga suplai agar harga tetap stabil," kata dia.