Jokowi : Presiden berikutnya harus berani lanjutkan hilirisasi

id Presiden Joko widodo, rakornas pemenangan pemilu PAN,Hilirisasi

Jokowi : Presiden berikutnya harus berani lanjutkan hilirisasi

Tangkapan layar tayangan Youtube PAN TV - Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada pembukaan workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Indonesia berikutnya yang akan menggantikan dirinya melalui Pilpres tahun 2024, harus berani meneruskan hilirisasi di segala bidang demi kemajuan Indonesia.

“Apa pun risikonya pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi ini diteruskan, karena membuka lapangan kerja 10,5 juta," kata Jokowi dalam pembukaan workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, sebagaimana dipantau secara daring melalui tayangan langsung PAN TV dari Jakarta.

Dia mengatakan Indonesia tidak boleh berbelok lagi atas keputusan hilirisasi yang memiliki konsekuensi menghentikan ekspor bahan mentah di segala bidang, sekalipun risikonya Indonesia bisa saja dimusuhi negara-negara lain.

"Jangan sampai berbelok lagi, yang namanya ekspor bahan mentah kita geser jadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun risikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana (negara lain), industri di sana menjadi setop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi," jelasnya.

Dia mengulas, Indonesia telah menghentikan ekspor bahan mentah nikel tahun 2020, yang menuai gugatan dari negara-negara Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meski kalah dalam gugatan, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia tidak boleh mundur.

Dia menjelaskan, sebelum dilakukan hilirisasi, ekspor nikel hanya berada di angka Rp17 triliun. Kini setelah dilakukan hilirisasi nikel menjadi barang jadi dan barang setengah jadi, ekspor berkaitan nikel sudah di angka Rp450 triliun.

"Dari situ lah negara mendapatkan yang namanya pajak penghasilan, pajak PPN, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak, dapat bea ekspor. Kalau kita ikut tadi perusahaan itu, seperti di Freeport, kita dapat dividen, dapat royalti, dari situlah masuk sebagai penerimaan negara," paparnya.

"Dari penerimaan negara itulah kita bisa membiayai pembangunan di desa. Kita bisa menganggarkan bantuan sosial. Jadi alur-nya seperti itu. Dampak hilirisasi itu luar biasa besarnya kalau ini semua bahan bahan mentah semua bisa kita hilirkan semuanya. PDB bisa melompat ke angka Rp11.000 triliun. Lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta," tambah dia