Korsel Protes Keras Klaim Baru Jepang Atas Dokdo

Selasa, 9 Juli 2013 17:38 WIB

Seoul, (Antara/Yonhap-0ANA) - Korea Selatan pada Selasa memrotes keras pengulangan klaim Jepang terhadap kepulauan paling timur Seoul, Dokdo, dalam laporan tahunan pertahanan, menandai kemunduran terbaru hubungan berduri dwipihak, meskipun mereka menggelar pertemuan diplomat pada pekan lalu. Protes itu terjadi tak lama setelah Jepang menegaskan klaimnya atas Dokdo di laporan tahunan pertahanan, yang diterbitkan pada hari sebelumnya. Kementerian luar negeri Seoul memanggil Kurai Takashi, wakil kepala misi Jepang di Seoul, dan mengajukan protes. Klaim periodik Jepang atas kedaulatan Dokdo menggarisbawahi kesulitan Korea Selatan dalam menghadapi upaya memperbaiki hubungan dingin mereka. Korea Selatan "memprotes keras atas dimasukannya kembali klaim teritorial Jepang atas Dokdo, yang jelas itu wilayah adat Korea dalam hal sejarah, geografi, dan hukum internasional, ke dalam Pertahanan Jepang 2013," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cho Tai-young dalam pernyataan. Cho mendesak Jepang "untuk mengambil tindakan korektif" dan "sekali lagi memperjelas fakta jelas bahwa Dokdo adalah wilayah adat Republik Korea (Korea Selatan) yang memiliki kedaulatan teritorial penuh, dan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi setiap klaim Jepang untuk wilayah itu." Kementerian pertahanan Seoul juga mengajukan protes terhadap Tokyo atas pengulangan klaim pulau Korea Selatan itu. "Pemerintah Jepang tidak akan mampu untuk lebih mengembangkan hubungan militer bilateral dengan Korea Selatan jika tidak menyerahkan klaim Dokdo," kata kementerian itu dalam pernyataan. "Kami tegas akan menanggapi setiap upaya untuk menantang kedaulatan Korea Selatan atas Dokdo dan menjaga ketat wilayah kami," katanya. Partai berkuasa Korea Selatan dan partai oposisi utama mengecam pemerintah Jepang. "Ini sangat disesalkan bahwa pemerintahan Abe masih belum mampu meninggalkan keegoisan teritorialnya," kata Rep Min Hyun-joo, juru bicara partai berkuasa Partai Saenuri, dalam pernyataan. "(Kami) berharap bahwa Jepang menyadari secepatnya, bahwa semakin bertindak keras kepala di luar akal sehat, semakin ia mengungkapkan persepsi distorsi sejarah kepada masyarakat internasional, dan (kami berharap bahwa Jepang) meninggalkan keegoisan yang memalukan dan keterlaluan atas teritorial itu. " Rep Bae Jae-jeung, juru bicara dari oposisi utama Partai Demokrat, memperingatkan Jepang terhadap pengulangan klaimnya mengenai Dokdo setiap tahun. "Akankah (Jepang) menghentikan ambisinya hanya jika kita pandang Jepang sebagai 'musuh utama' kami dalam laporan pertahanan kita?" katanya saat konferensi pers. Dokdo, yang terletak lebih dekat ke Korea Selatan dalam perairan yang membagi Semenanjung Korea dan Jepang, telah lama menjadi duri dalam hubungan antara kedua negara. Korea Selatan terus menempatkan satu detasemen polisi kecil di pulau itu, efektif mereka yang mengendalikan mereka. Korea Selatan menolak klaim Jepang untuk Dokdo sebagai omong kosong karena negara memperoleh kemerdekaannya dari penjajahan Jepang dan kedaulatan atas wilayah reklamasi, termasuk Dokdo dan banyak pulau lain di sekitar Semenanjung Korea. Menteri Luar Negeri Yun Byung-se dan timpalannya dari Jepang, Menlu Fumio Kishida, mengadakan pembicaraan pertama mereka di Brunei pada 1 Juli di sela-sela forum keamanan regional, menandai pertemuan tingkat menteri pertama mereka sejak pemerintah baru kedua negara berkuasa. Dalam pertemuan tersebut, Yun mengatakan kepada Kishida bahwa "segala sesuatu, persepsi yang benar dari sejarah harus menjadi dasar untuk pembangunan yang stabil hubungan Korsel-Jepang." Sementara itu, Kementerian Yun akan merilis klip video promosi di Dokdo akhir bulan ini, sebagai bagian dari upaya mereka untuk "mempromosikan pengakuan publik yang benar dan meningkatkan kesadaran pada ketidakadilan dari klaim teritorial Jepang atas Dokdo," kata seorang pejabat kementerian. (*/jno)