
Amir Qatar akan Ubah Gaya, Tetap Pegang Kebijakan Ayah

Doha, (Antara/AFP) - Amir Qatar, yang baru dan muda usia, diperkirakan mempertahankan kebijakan ayahnya, meskipun akan menggunakan pendekatan lebih lunak dalam diplomasi, seperti, dalam masalah perang Suriah, kata pengamat. Dalam pidato pertamanya pada Rabu malam, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani memusatkan seruannya terhadap "prioritas utama" negara itu, yaitu memajukan pembangunan di negara Teluk tersebut. Ia tidak menyebut masalah konflik Suriah yang telah merenggut korban jiwa 100 ribu orang lebih dan yang menjadi salah satu prioritas utama dalam beberapa tahun terakhir dalam kepemimpinan ayahandanya, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Amir itu, pendukung kuat pejuang pelawan pemerinah Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad, dan perdana menterinya -Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani- memimpin negara Arab dalam masalah pemberontakan di Libya dan Suriah. "Qatar tidak akan mengubah kebijakan, tapi sangat normal bagi tim baru memilih gaya baru dalam melatih kekuatan," kata pengulas keamiran itu, Abdulkhaleq Abdulla. "Dalam jangka pendek, bentuk pemerintah dalam negerinya akan meliputi diplomasi asing, dan pemerintah Sheikh Tamim akan mendengarkan rakyat sebagai tuntutan popularitas," kata Abdulla. Sebagai hasilnya, tambahnya, peran penting yang dimainkan Qatar di negara-negara Arab yang bergolak, di antaranya Suriah, dengan sendirinya "berkurang tanpa kehadiran dua doplomat penting Qatar, mantan emir dan perdana menteri." Dengan usia 33 tahun, Sheikh Tamim menjadi raja termuda di Teluk. Dalam pidato 15 menit pada Rabu, ia mengatakan "perubahan pada sosok emir bukan berarti tantangan dan tanggung jawabnya berubah." Qatar "satu garis dengan rakyat Arab dalam kerinduannya akan kebebasan dan martabat, melawan korupsi dan tirani," dan akan tetap berada "di bawah Ka'bah" katanya mengacu pada tempat suci Muslim. "Emir akan tetap (memegang kebijakan) tapi dengan gaya berbeda." kata pengamat di London, Abdelwahab Badrkhan. "Masalah Suriah tidak muncul dalam pidatonya bukan berarti mengubah kebijakan meskipun emir mungkin mempertimbangkan ulang dukungannya terhadap kaum Islam yang memegang kekuasaan di sejumlah negara Arab seperti Tunisia dan Mesir. (*/jno)
Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
