Pulau Punjung (ANTARA) - Diawal kepemimpinan Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Dasril Panin Dt Labuan Kabupaten Dharmasraya kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.
Predikat WTP ini diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi kepada Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, secara daring, Jum'at (7/5). Turut mendampingi bupati pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Adlisman, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
Predikat WTP merupakan yang ke enam kalinya diraih Pemerintah Dharmasraya sejak periode pertama Sutan Riska Tuanku Kerajaan memimpin hingga sekarang.
Sutan Riska menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah, karena di tengah tantangan mengelola keuangan daerah selama pandemi COVID-19 tetap menunjukkan komitmen mempertahankan predikat WTP.
"Alhamdulillah, untuk predikat WTP yang telah kita raih selama enam tahun berturut-turut. Terimakasih dan apresiasi saya ucapkan atas kerja keras dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Semoga capaian ini menjadi penyemangat untuk kita terus lebih baik ke depannya," sambung bupati.
Menurutnya opini WTP yang diraih dari BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan pemerintah daerah.
Hal ini berdasarkan kesesuaian standar akuntansi keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.
"Capaian ini diharapkan akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," katanya. 
Namun demikian, bupati mengingatkan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir namun yang lebih penting adalah wujud nyata hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Dharmasraya.
Pengelolaan keuangan, kata bupati, harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, termasuk peningkatan kesejahteraan.
“Kami harap pegawai tidak hanya sibuk mengurus SPJ, tapi harus mengutamakan kinerja, sehingga memberikan dampak langsung ke masyarakat,” imbuhnya.
Ia menambahkan opini ini diberikan atas akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun. Laporan tersebut telah dilakukan pengawasan dan keseimbangan dari laporan yang ada dengan indikator asersi laporan keuangan.
“Kabupaten Dharmasraya sudah menjalani penilaian mengenai laporan keuangan yang ada dengan melihat keterjadian dan keberadaan, dibuktikan dengan transaksi hingga wujud fisiknya. Selain itu, ada juga penilaian hak dan kewajiban, kelengkapan, dan pengungkapan,” ungkap dia.
