Menteri Kelautan: Anggaran PKN Capai Rp3 Triliun

Selasa, 4 Juni 2013 19:16 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo. (Antara)

Padang, (Antara) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 triliun per tahun untuk Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) sebagai upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Indonesia. "Program PKN sudah dicanangkan tiga tahun lalu dan melibatkan delapan kemeterian/lembaga sebagai salah satu langkah dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir Indonesia," kata Sharif kepada wartawan di Padang, Selasa. Ia mengatakan, secara nasional penduduk miskin yang tinggal di wilayah pesisir mencapai 7,87 juta jiwa, tapi yang betul-betul mengandalkan pendapatan dari menangkap ikan hanya sekitar 2,7 juta. Kondisi ini, lanjut dia, tentu menjadi masalah sehingga Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) terus berupaya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menyinggung beban yang dihadapi nelayan jika harga bahan bakar minyak (BBM) naik, Sharif mengatakan apapun kebijakan pemerintah soal BBM harus bisa dimaklumi karena beban subsidi sudah membengkak sehingga defisit anggaran naik sampai 2,4 persen dari PDB. Namun, pemerintah tidak melihat itu sebagai satu-satunya isu karena ada jalan lain dalam membantu masyarakat pesisir seperti bantuan langsung untuk infrastruktur, bahan pangan dan beras miskin serta bantuan bidang pendidikan dan lainnya. Menurut dia, Program PKN akan membantu masyarakat pesisir membangun kompleks nelayan di kawasan pelabuhan. Kompleksperumahan itu akan dilengkapi dengan air bersih murah, listrik murah dan pembangunan sarana pendidikan seperti sekolah, serta sarana pelayanan kesehatan Posyandu, bahkan tempat pelelangan dan pelabuhan sendiri. "Melalui program tersebut usaha pemerintah dalam membantu masyarakat kawasan pesisir yang berada di bawah garis kemiskinan," ujarnya usai memaparkan program strategis KKP pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah Pesisir Barat Sumatera. Dalam paparannya Sharif menyampaikan selain permasalahan kemiskinan, mesyarakat kawasan pesisir masih dihadapkan pada terbatasnya akses permodalan, kurang optimalnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Kemudian tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas serta sistem pendataan kelautan dan perikanan yang masih perlu terus ditingkatkan serta berkaitan dengan pembiayaan sangat diperlukan dukungan lintas kementerian dan pemeritah daerah. Dukungan anggaran itu, kata dia, guna membangun infrastrukur dan konektivitas melalui penyediaan lahan dan kerjasama antardaerah. (*/sir/jno)