MUI sosialisasi masalah kerukunan antar umat beragama

Rabu, 11 November 2020 19:29 WIB

Seorang narasumber dari Wasekjen Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat Dr. H. Nadjamuddin Ramly, M.Si., sedang menyampaikan pemaparan tentang kerukunan umat beragama dalam pandangan islam pada Webinar yang di selenggarakan oleh Komisi Kerukunan Antarumat Beragama MUI Pusat di Padang, Rabu (11/11). (Antara/Mutiara Ramadhani)

Padang (ANTARA) - Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sosialisasi masalah kerukunan antar umat beragama melalui webinar dengan tema "Merajut Kerukunan Antarumat Beragama" sekaligus sosialisasi buku "Kerukunan Antarumat Beragama Perspektif Islam" yang dilaksanakan secara offline di Padang dan dipancarkan ke 17 provinsi di Indonesia Wilayah Barat secara virtual pada Rabu (11/11).

Acara tersebut menghadirkan lima narasumber yakni Wasekjen Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat Dr. H. Nadjamuddin Ramly, M.Si., Staf Khusus Wakil Presiden yang juga merupakan Guru Besar UIN Jakarta Prof. Dr. Masykuri Abdillah, Wakil Sekretaris Komisi Kerukunan Antarumat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, Sekretaris Komisi Kerukunan Antarumat Beragama MUI Pusat Drs. H. M. Zainuddin Daulay, M.Hum, dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Rifqy Muhammad Fatkhi, MA.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Yusnar Yusuf. Beliau mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat bertoleransi dan tentunya dengan peluncuran buku dan adanya seminar melalui offline dan online maka Indonesia melalui MUI sudah menunjukkan bahwa masyarakat Islam adalah mereka yang sangat menjunjung tinggi toleransi.

"Tentunya ketika ini kita treatment ditengah-tengah masyarakat bangsa dan negara Indonesia maka orang-orang yang diluar islam akan mengikuti apa yang kita lakukan karena kita adalah pemeluk agama yang memiliki jumlah atau populasi yang signifikan dengan jumlah di atas 80 persen,"katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga diundang Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Ganefri sebagai Keynote Speech yang menyampaikan sedikit pandangannya tentang bagaimana meningkatkan nilai-nilai kerukunan antarumat beragama melalui dakwah millenial.

"Ada lima bagian yang saya bahas yaitu tentang pluralitas dan multikulturalitas Indonesia, potensi konflik bertajuk agama, konsep dan landasan teologis dakwah, kemudian dakwah millenial, generasi millenial dan pesan dakwah, lalu konten dan target dakwah millenial," kata Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D, Rabu.

Ia mengatakan bahwa Indonesia sebagai masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural sebenarnya mampu menjadi sebuah gebrakan. Kalau tidak bisa dikelola dan dioptimalkan dengan baik maka bisa menjadi sebuah ancaman bagi negara Indonesia.

"Tapi sejauh ini alhamdullah kita punya empat pilar pokok sebagai nilai-nilai perekat bangsa yakni pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dan hal tersebut perlu kita tanamkan kepada semua umat beragama," jelasnya.

Kemudian ia juga menginggung tentang dakwah millenial yang menurutnya kedepan para ulama dan da'i kehidupannya akan sangat bergantung pada teknlogi karena generasi sekarang adalah generasi milenial yang karakteristik lahir mereka berada pada arus revolusi teknologi informasi dengan jumlah yang sangat besar.

Sementara itu salah seorang narasumber dari Wasekjen Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat Dr. H. Nadjamuddin Ramly, M.Si., menyampaikan tentang kerukunan umat beragama dalam pandangan islam. Ia mengatakan bahwa islam menjunjung tinggi toleransi.

"Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan baik dari suku bangsa, warna kulit bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama," ungkapnya.

Kemudian menurutnya konsep toleransi dalam islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh pribadi muslim.

"Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial," jelasnya.