Logo Header Antaranews Sumbar

Pakar: Sikap PKS Menurunkan Elektabilitas Partai Islam

Jumat, 17 Mei 2013 07:10 WIB
Image Print

Jakarta, (Antara) - Pakar politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Ahmad Norma mengatakan sikap yang ditunjukkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kasus yang menimpa mantan Presiden PKS akan berdampak pada penurunan suara berbasis massa Islam pada partai. "Sikap PKS tentu berimbas pada partai Islam secara umum, karena menjadi pukulan telak bagi partai Islam dan bisa menurunkan elektabilitas partai," kata Ahmad Norma kepada Antara ketika dihubungi di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan beberapa aktivis Islam di beberapa partai non-Islam akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengkritis tindakan partai berlabel Islam. Menurut dia, aktivis tersebut akan berargumen bahwa partai berbasis massa Islam tidak secara substansi menjalankan nilai Islam. "Banyak aktivis Islam tersebar di beberapa partai seperti Demokrat, Golkar dan partai-partai baru. Mereka akan mengkritik partai Islam hanya secara formil berlabel Islam tapi pada realitasnya tidak mewujudkan cita-cita Islam," ujarnya. Menurut dia, tanpa kejadian yang menimpa PKS sebenarnya suara partai Islam sudah menurun. Namun menurut dia, kejadian PKS dalam dunia politik Indonesia semakin memperparah menurunnya jumlah suara partai berbasis massa Islam. "Secara umum partai Islam akan melorot dan paling parah adalah PKS," ujarnya. Sebelumnya Survei Lembaga Klimatologi Politik menyebutkan masih terpuruknya elektabilitas partai berbasis massa umat Islam dan tokoh-tokohnya. Hal itu semenjak meninggalnya Abdurrahman Wahid dan "hilangnya" Amin Rais dari peredaran politik nasional sehingga partai islam dan tokohnya tidak diperhitungkan lagi. PKS, PAN, PKB, PPP dan PBB masih menghuni papan bawah tingkat elektabilitas. PKS yang menargekan posisi ketiga, dalam survei ut di peringkat ketujuh. Krisis kepemimpinan, kapasitas ketua umum partai Islam baru di level manajerial belum menjadi penggalang solidaritas atau "solidarity maker" bagi umat Islam. Tokoh itu tidak memilitik kapasits sebagai pendulang suara atau "vote getter" dalam pemilu sehingga membutuhkan artis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perlawanan dari pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait tindakan penyitaan mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada Selasa (7/5). Ada lima mobil yang disegel KPK, yakni VW Caravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Menurut KPK, penyegelan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) kuota impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Dari lima mobil yang disita, hanya satu yang kepemilikannya atas nama Luthfi, yakni Mazda CX 9. Mobil lainnya, yakni Fortuner dan VW Caravelle, diatasnamakan orang lain yang masih memiliki kedekatan dengan Luthfi yang diduga atas nama Ahmad Zaky dan Ali Imran. Adapun akta kepemilikan dua mobil lainnya, yakni Pajero Sport dan Nissan, masih ditelusuri. Namun pada Rabu (15/5) KPK akhirnya menyita enam mobil yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang untuk kasus kuota impor daging sapi dengan tersangka mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mabes Polri pada Senin (13/5). Pelaporan itu terkait perbuatan tidak menyenangkan dalam penyitaan mobil terkait kasus yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Kesepuluh oknum tersebut dilaporkan atas perbuatan yang tidak menyenangkan karena masuk ke kantor DPP PKS tanpa persetujuan. (*/sun)



Pewarta:
Editor: Inter
COPYRIGHT © ANTARA 2026