Polres Pasaman Barat segera panggil berbagai pihak terkait pengaduan PDIP

id Polres Pasaman Barat,PDI P Pasaman Barat,hoaks

Polres Pasaman Barat segera panggil berbagai pihak terkait pengaduan PDIP

Kepala Satuan Reskrim AKP Omri Sahureka didampingi Kepala Sub Bagian Humas AKP Defrizal saat memberikan keterangan terkait laporan PDIP, Rabu.

Simpang Empat (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) segera memanggil pihak terkait masalah pengaduan PDI P tentang dugaan penyebaran berita dan gambar hoaks oleh Ketua DPRD Pasaman Barat inisial PH.

"Saat ini baru tahap penyelidikan pengaduan oleh pihak PDI P. Pihak pelapor dan terlapor dalam waktu dekat akan segera kita panggil dimintai keterangan," kata Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Sugeng Hariyadi melalui Kepala Satuan Reskrim AKP Omri Sahureka didampingi Kepala Sub Bagian Humas AKP Defrizal di Simpang Empat, Rabu.

Ia mengatakan setelah pihaknya memanggil pihak terkait maka akan diadakan gelar perkara sambil mengumpulkan bukti dan dokumen terkait persoalan itu.

"Kita juga akan berkoordinasi dengan ahli IT karena dari pengaduan yang kami terima penyebaran berita dan gambar itu dilakukan dimedia sosial" ujarnya.

Sebelumnya Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kecamatan Lembah Melintang, Randi Wisata membuat pengaduan ke Polres Pasaman Barat Ketua DPRD "PH" ke Polres Pasaman Barat terkait dugaan menyebarkan berita atau gambar hoaks di grup WhatApp pada 1 Juni 2020.

Ia mendapatkan mandat atau kuasa untuk membuat pengaduan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Pasaman Barat.

Menurut Randi partai PDIP merasa dirugikan dengan dengan penyebaran berita dan gambar hoaks itu ke grup WhatApp COVID-19 Kecamatan Gunung Tuleh karena terkait harga diri partai.

"Langkah yang kami tempuh adalah dengan melaporkan PH ke Polres Pasaman Barat terkait dugaan berita dan gambat hoaks itu," tegasnya.

Ia mengatakan berita atai gambar diduga hoaks yang disebarkan di grup itu adalah berita di blokspot yang berbunyi "Puan: Jika negara ingin maju dan berkembang, pendidikan agama Islam harus dihapus dan dihilangkan.

Kemudian ada penambahan kalimat di bawah berita atau foto itu "cukup viralkan ini dan dikopi kasikan ke rakyat plosok plosok desa Insya Allah"

"Padahal berita itu diduga hoaks dan disebarkan di grup WA yang anggotanya cukup banyak bahkan ada Camat Gunung Tuleh dan unsur pemerintahan di dalamnya," katanya.

Pihaknya tidak menginginkan berita itu disebar ke grup WA. Apalagi beritanya tidak jelas dan diduga hoaks.

"Puan Maharani itu merupakan ikon PDIP, pengurus DPP PDIP dan sekarang Ketua DPR RI dari fraksi PDIP," sebutnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi kepada Ketua DPRD PH melalui via telepon hingga saat ini tidak mengangkat dan via WhatsApp juga tidak dibalas.*