Irak Bekukan 10 Saluran TV Karena "Sektarianisme"

Senin, 29 April 2013 06:35 WIB

Baghdad, (Antara/AFP) - Irak membekukan siaran 10 saluran televisi satelit, termasuk Al-Jazeera yang berpusat di Qatar, karena mendorong kekerasan dan sektarianisme, kata seorang pejabat, Minggu. "Kami memutuskan membekukan surat izin beberapa saluran televisi satelit yang menggunakan bahasa yang mendorong kekerasan dan sektarianisme," kata Mujahid Abu al-Hail, seorang pejabat tinggi Komisi Media dan Komunikasi, kepada AFP. "Itu berarti menghentikan pekerjaan dan kegiatan mereka di Irak, sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan peliputan di Irak," katanya. Saluran-saluran televisi yang dibekukan mencakup Al-Jazeera dan Sharqiya, sebuah stasiun televisi utama di Irak. "Kami terkejut dengan perkembangan ini. Kami meliput semua pihak dalam peristiwa Irak, dan telah melakukan hal itu selama bertahun-tahun. Kenyataan bahwa begitu banyak saluran yang dihantam sekaligus menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah keputusan yang serampangan," kata seorang juru bicara Al-Jazeera kepada AFP. "Kami mendesak pihak berwenang menegakkan kebebasan bagi media untuk melaporkan peristiwa-peristiwa penting yang berlangsung di Irak," tambah juru bicara itu. Keputusan penghentian siaran itu diambil setelah gelombang kekerasan yang meletus Selasa, dengan bentrokan antara pasukan keamanan dan pemrotes Sunni Arab di Irak utara yang menewaskan lebih dari 215 orang. Kekerasan itu merupakan yang paling mematikan sejauh ini terkait dengan demonstrasi yang meletus lebih dari empat bulan lalu di daerah-daerah Sunni di Irak, negara yang berpenduduk mayoritas Syiah. Pemrotes Sunni mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki, dengan menuduh pemerintah melakukan pelanggaran terhadap masyarakat mereka, termasuk apa yang mereka sebut penangkapan yang salah dan tuduhan terlibat dalam terorisme. Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan yang menewaskan ribuan orang sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak. Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni. Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember 2011 mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni. Pejabat-pejabat Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Wakil Presiden Tareq al-Hashemi pada 19 Desember 2011 setelah mereka memperoleh pengakuan yang mengaitkannya dengan kegiatan teroris. Puluhan pengawal Hashemi, seorang pemimpin Sunni Arab, ditangkap dalam beberapa pekan setelah pengumuman itu, namun tidak jelas berapa orang yang kini ditahan. Hashemi, yang membantah tuduhan tersebut, bersembunyi di wilayah otonomi Kurdi di Irak utara, dan para pemimpin Kurdi menolak menyerahkannya ke Baghdad. Pemerintah Kurdi bahkan mengizinkan Hashemi melakukan lawatan regional ke Qatar, Arab Saudi dan Turki. (*/sun)