Pemerintah perlu pastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat nelayan

Selasa, 14 April 2020 18:22 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan. ANTARA/Nur Imansyah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mesti segera menciptakan daya dorong kemandirian dan kesejahteraan bagi para nelayan,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat nelayan dan anggota keluarganya karena mereka termasuk kalangan yang paling berisiko terdampak baik secara sosial maupun ekonomi dari pandemi COVID-19 di Tanah Air, kata anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.

"Ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat nelayan beserta keluarganya sangatlah penting, serta bantuan sosial untuk rumah tangga nelayan sebagai perlindungan nelayan dari dampak COVID-19," kata dia di Jakarta, Selasa.

Menurut Johan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mesti segera menciptakan daya dorong kemandirian dan kesejahteraan bagi para nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam di seluruh Indonesia.

Politisi PKS itu berpendapat, program percepatan pemulihan ekonomi khususnya sektor kelautan dan perikanan akibat dampak COVID-19 mesti segera diimplementasikan secara sistematis, terukur dan tepat sasaran berdasarkan evidence based.

Untuk itu, ujar dia, prioritas pertama dari realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan selayaknya adalah untuk memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

"Program terdekat seharusnya untuk membantu mereka dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan dan usaha pergaraman sebagai dampak sosial ekonomi dari wabah COVID-19," paparnya.

Johan Rosihan menginginkan agar KKP segera menurunkan bantuan benih dan calon induk untuk masyarakat nelayan serta sarana dan prasarana budidaya, seperti bioflok, minapadi, ikan hias dan sarpras unit pembenihan ikan, serta asuransi usaha budidaya.