Kebutuhan Anggaran Master Plan Tsunami RP15 Triliun

Padang, (Antara) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan idelanya kebutuhan anggaran untuk penyusunan rencana induk (Master Plan) pengurangan risiko bencana tsunami dari sabang sampai meroke senilai RP15 triliun. Hal ini disampaikan Kepala BNPB Syamsul Maarif pada keterangan Pers didampingi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Willem Rampangilei seusai membuka koferensi internasional gladi ruangan atau Table Top Exercise (TTX) Mentawai Megathrust 2013 di Padang, Senin. Syamsul mengatakan, pada tahun ini sudah ditetapkan senilai Rp1 triliun hanya kini tinggal menunggu ketok palu dari legislator dan diharapkan dapat segera. Anggaran yang dialokasikan pada 2013, sehingga secara bertahap dapat disempurnakan, karena sekarang sudah mulai penyusunan. Dalam master plan tsunami mencakup empat komponen besar yakni, penguatan sistem peringatan dini, pembangunan dan peningkatan tempat pengungsian sementara (shelter). Selain itu, komponen penguatan kapasitas kesiapan pengurangan risiko bencana serta pengembangan kemandirian menghadapi bencana. Jadi, pemerintah Indonesia masih terus menyempurnakan master plan ini agar kontekstual dan benar-benar bermanfaat, maka rangkaian yang dihasilkan dalam konferensi TTX diharapkan memberi sumbangsih. Syamsul mengatakan, rangkaian peningkatan kesiapan tersebut, Indonesia menggelar internasional TTX Mentawai Megathrust pada 22-25 April 2013 di Padang, diberi tema "Memperkuat Kolaborasi dan Kemitraan dalam Respons Bencana untuk Membangun Kawasan yang Tangguh". Indonesia memilih Sumbar sebagai lokasi TTX dikarenakan daerah ini merupakan salah satu yang rawan bencana, terutama gempa dan tsunami yang pernah terjadi di masa lalu. Selain itu, tambah dia, pemilihan Sumbar menjadi relevan mengingat prediksi ilmiah yang menyatakan provinsi ini berpotensi mengalami gempa bumi berkekuatan hingga 8,9 Skala Richter (SR) di masa mendatang. Sesuai dengan arahan Presiden RI kepada BNPB pada saat KTT Asia Timur di Bali pada November 2011, agar menyelenggarakan latihan bersama penanggulangan bencana melibatkan negara-negara yang tergabung dalam East Asia Summit. Menindaklanjuti instruksi itu, kata dia, BNPB menyelenggarakan satu rangkaian latihan Mentawai Megathrust Disaster Exercise (Direx) pada 2013 dilaksanakan gladi ruangan sehingga diharapkan dapat menghasilkan Prosedur Tetap (Protap) PRB. Setelah menghasilkan Protap di TTX, maka pada Maret tahun depan digelar latihan Posko Komando atau Common Post Exercise (CPX)/Field Training Exercise (FTX) yang melibatkan banyak personil TNI antar negara dan sipil. Gladi posko komando 2014 bertujuan menguji Protap yang ditempatkan di Kepulauan Mentawai, karena ancaman megatrhust di wilayah itu, tapi pengendaliannya dari posko yang ada di Padang. Sedangkan untuk TTX yang melibatkan 251 orang dari 13 delegasi negara dan lembaga internasional itu, ada dua sesi besar yang meliputi pemaparan para ahli yang disebut sesi akademik. Bahasan pada sesi akademik meliputi sistem peringatan dini tsunami, manajemen kedaruratan da mekanisme kerja sama internasional saat bencana, menggunakan aset-aset militer masa tanggap darurat serta peran serta masyarakat. "Kita perlu ada Protap terkait dengan dukungan internasional dalam penanggulangan bencana, berkaca pada bencana gempa 2009 di Sumbar kacau dalam pengelolaan bantuan, bahkan untuk membangun tenda saja susah," ujarnya. Sesi berikutnya gladi ruangan yang fokus pada berbagi pengalaman oleh pemerintah Jepang dari kejadian pada bencana gempa di Timur negara itu pada 2011. "Kita masih banyak kekurangan dalam PRB, tetapi negara dunia mengakui Indonesia selalu mau belajar. Maka dipercaya untuk penyelenggaraan latihan bersama ini," katanya. Delegasi negara yang ikut dalam kegiatan itu, berasal dari Australia, Bruei Darussalam, China, Cambodia, India, Jepang, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat termasuk Indonesia. Non Mitra Wicara (EAS) sejumlah 11 negara meliputi Canada, Filandia, Jerman, Irlandia dan lainnya, serta lembaga internasional 34 di antaranya IFRC, AHA Center, UN OCHA, WFP, WHO dan UNICEF, UNDP, World Bank.(sir)