Keseriusan DPR dan Pemerintah Jalankan BBG Dipertanyakan

Jakarta, (ANTARA) - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto mempertanyakan keseriusan pemerintah dan DPR menjalankan program konversi bahan bakar minyak ke gas. "DPR hanya menyetujui alokasi anggaran BBG sebesar Rp447 miliar dari usulan pemerintah Rp1,6 triliun," katanya di Jakarta, Selasa. Apalagi, lanjutnya, besaran dana BBG dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp2,1 triliun hanya sedikit terserap karena terkendala proses tender dan mekanisme pencairan yang memerlukan waktu cukup lama. Ia juga mempertanyakan, keseriusan pemerintah yang tidak mempunyai cetak biru (blue print) dan rincian detail program BBG. "Itu juga mungkin yang menjadi penyebab anggaran tidak disetujui DPR," ujarnya. Menurut dia, program BBG tidak sekedar pengadaan konverter kit gratis dan pembangunan SPBG saja. Tapi, menyangkut masalah insentif, kebijakan harga, kontinuitas bengkel perawatan, koordinasi dengan industri otomotif, dan juga pemda. "Itu semua belum jelas dalam rencana pemerintah," ujarnya. Belum lagi, lanjutnya, terkait jaminan pasokan gas dan infrastruktur pipa distribusi ke SPBG. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI) Danny Praditya juga mempertanyakan hal yang sama. Ia mengharapkan, pemerintah memastikan pasokan dan regulasi yang mendukung, sehingga mendorong swasta untuk berinvestasi. Regulasi yang dimaksud menyangkut harga BBM subsidi dan dukungan industri otomotif terhadap program tersebut. "Pemerintah juga harus memaksa industri otomotif mengeluarkan dan menyiapkan purna jual kendaraan BBG," katanya. Ia meminta agar BBG meniru program konversi minyak mentah ke elpiji dengan menghilangkan pasokan premium dan solar bersubsidi. (*/jno)