PBB Prihatin Kehadiran Kelompok Bersenjata di Golan

Kamis, 28 Maret 2013 08:14 WIB

PBB, New York, (Antara/Xinhua-OANA) - Sekretaris Jenderal PBB, Rabu (27/3), menyampaikan "keprihatinan sangat besar" mengenai kehadiran kelompok bersenjata dalam konflik Suriah di daerah pemisah di Dataran Tinggi Golan. "Anggota Dewan Keamanan menyampaikan keprihatinan mereka yang mendalam mengenai resiko yang ditimbulkan oleh semua kegiatan militer di daerah pemisah yang dilakukan oleh siapa saja terhadap penduduk setempat dan gencatan senjata, yang telah berjalan lama," kata Duta Besar Rusia Vitaly Churkin dalam pernyataan yang sudah disiapkan di Markas PBB, New York. Ia memangku jabatan bergilir Presiden Dewan Keamanan untuk Maret. Dewan 15-anggota tersebut menggaris-bawahi peningkatan resiko yang ditimbulkan oleh situasi itu bagi personel PBB di lapangan, sebagaimana yang terjadi dengan penahanan 21 personel militer Pasukan Pengamat Pemisahan PBB (UNDOF), demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Dewan Keamanan juga menyoroti kasus penembakan terhadap instalasi dan personel PBB, dan pembajakan kendaraan PBB, kata Churkin. Anasir bersenjata dari oposisi Suriah pada 6 maret menahan sekelompok prajurit pemelihara perdamaian PBB yang menjadi bagian dari UNDOF, yang bertugas memantau kesepakatan pemisahan diri antara Suriah dan Israel setelah Perang 1973 mereka. PBB berencana mengurangi jumlah prajurit pemelihara perdamaiannya di Dataran Tinggi Golan sebagai reaksi atas kehadiran kelompok bersenjata, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Operasi Pemelihara Perdamaian Herve Ladsous, Selasa. Sebelumnya ia memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan mengenai resiko dan tantangan operasi yang sekarang dihadapi UNDOF. Dewan Keamanan PBB menyeru Pemerintah Republik Arab Suriah agar menghormati kekebalan dan hak istimewa UNDOF dan menjamin keamanan akses segera dan tanpa halangan bagi personel PBB yang melaksanakan mandat mereka, ia menambahkan. "Anggota Dewan Keamanan menyeru semua pihak, termasuk anasir bersenjata oposisi Suriah, agar menghormati kebebasan bergerak UNDOF dan keselamatan serta keamanan personelnya. Pada saat yang sama, Dewan juga mengingatkan tanggung-jawab utama bagi keselamatan dan keamanan di wilayah Bravo berada pada Pemerintah Suriah," kata Churkin. UNDOF, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada Mei 1974 --setelah pertempuran antara Suriah dan Israel di wilayah Dataran Tinggi Golan, diberi mandat untuk memelihara gencatan senjata antara kedua negara. UNDOF juga bertugas memantau pelaksanaan Kesepakatan Pemisahan Kekuatan --yang ditandatangani kedua pihak dan menyerukan disediakannya daerah pemisahan dan daerah persenjataan dan kekuatan militer terbatas antara kedua pihak. Dewan Keamanan pada Desember 2012 memperpanjang mandat misi tersebut selama enam bulan lagi sampai 30 Juni. (*/sun)