Pemimpin Agama Desak Penghentian Bentrokan Masyarakat di Myanmar

Minggu, 24 Maret 2013 17:54 WIB

Yangon, (Antara/AFP) - Pemimpin Muslim dan Buddha mendesak masyarakat di Myanmar tengah, yang dilanda kerusuhan, tenang dan mendesak pemerintah meningkatkan keamanan bagi dua masyarakat itu, kata media pemerintah pada Ahad, (24/3). Kerusuhan antaragama itu meletus di kota Meiktila, yang menewaskan sedikit-dikitnya 32 orang dan menyebabkan sekitar 9.000 orang mengungsi, kata pejabat, di beberapa bagian dari kota itu banyak bangunan hancur, memicu militer memberlakukan keadaan darurat. Organisasi Interfaith Friendship menyeru pemerintah memberlakukan rencana keamanan yang efektif dan memberikan perlindungan keamanan kepada para anggota dua kelompok masyarakat itu. Pernyataan yang ditandatangani oleh para pemimpin Buddha dan Muslim itu dan disiarkan di surat kabar New Light of Myanmar, corong pemerintah, meminta para pengikut dari agama-agama yang berbeda mematuhi hukum dan "memelihara keharmonisan masyarakat dengan kasih sayang dan kebaikan hati". Para pemimpin itu adalah tokoh-tokoh agama pertama berbicara secara terbuka sejak kerusuhan melanda Meiktila, 130km utara ibu kota Naypyidaw, Rabu lalu, menyebabkan gedung gedung dibakar dan mayat-mayat tergeletak di jalan-jalan. Bentrokan itu adalah tanda terbaru ketegangan yang memburuk antara warga Muslim dan Buddha dan merupakan satu tantangan serius bagi pemerintah sipil saat mereka mulai melakukan reformasi di negara itu setelah puluhan tahun di bawah pemerintah tangan besi. Itu adalah aksi kekerasan antarmasyarakat paling buruk sejak gelombang bentrokan antara warga Buddha dan Muslim di negara bagian Rakhine tahun lalu yang menewaskan setidaknya 180 orang dan lebih dari 110.00 orang mengungsi. Mendesak seluru anggota masyarakat menghentikan aksi kekerasan, kata Interfaith Friendship yang juga termasuk para pemimpin umat Kristen dan Hindu, mengatakan aksis kekerasan mengancam kemajuan Myanmar. Perintah keadaan darurat yang ditandatangani Presiden Thein Shein, bertujuan untuk memungkinkan tentara membantu memulihkan ketertiban dan adalah satu tindakan penting di negara setelah melepaskan diri dari kekuasaan junta dua tahun lalu. PBB, Amerika Serikat, Inggris dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menyerukan masyarakat tenang dan melakukan dialog antarmasyarakat di tengah kekhawatiran aksi kekerasan mungkin meluas. Para warga Muslim Myanmar-- sebagian besar asal India, China dan Bangladesh-- merupakan empat persen dari 60 juta jiwa penduduk negara itu, kendatipun tidak pernah disensus dalam 30 tahun belakangan ini. (*/wij)