Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hanafi Rais meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan secara terbuka terkait temuan pihaknya mengenai masih adanya 17,5 juta nama dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum tervalidasi dan kurang objektif.
"DPT yang kami temukan kurang objektif, banyak ganda, dan banyak keanehan maka KPU harus memberi penjelasan sesuai aturan UU yang ada," kata Hanafi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Hanafi menyampaikan langkah perwakilan BPN Prabowo-Sandi yang mendatangi Kantor KPU RI pada Senin (11/3) untuk melaporkan adanya temuan DPT tidak wajar dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Dia mengatakan pihaknya mendapati banyak temuan terkait DPT yang tidak wajar di Pilpres 2019, sehingga perlu diklarifikasi KPU RI dan kalau perlu akan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Menurut dia, data pemilih menjadi unsur paling penting dalam demokrasi sehingga tidak boleh ada kecurangan dan tidak boleh ada manipulasi.
"Orang mengatakan kecurangan sudah terjadi, kami tidak ingin adanya kesan seperti itu. Karena itu kami harap KPU bisa mengklarifikasi secara benar terkait DPT Pilpres 2019," ujarnya.
Dia menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu harus netral, independen, dan hanya bekerja berdasarkan ketentuan UU saja, tidak berdasarkan kepentingan lain.
Menurut dia, BPN Prabowo-Sandi akan menerima kalau nanti berdasarkan penjelasan KPU memiliki dasar dan meyakinkan, namun kalau tidak, maka ada prosedur lain yaitu melaporkannya kepada Bawaslu untuk menyelesaikan terkait sengketa DPT tersebut.
"Kami memang selama ini memiliki fokus pada persoalan DPT agar pemilu berjalan jujur dan adil. Kami selama ini diberikan ruang oleh KPU seperti mengatur kampanye dan debat pilpres," katanya pula.
Dia mengatakan upaya perbaikan DPT itu bukan bentuk delegitimasi kepada KPU RI, namun justru ingin menguatkan lembaga tersebut agar sebagai penyelenggara pemilu bersikap jujur dan adil.
Sebelumnya, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta partai politik koalisi melaporkan temuan DPT tidak wajar Pemilu Presiden 2019.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sebelumnya pihaknya telah bertemu dengan komisioner KPU untuk melaporkan temuannya tersebut secara lisan.
"Kami sampaikan beberapa keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas dari DPT. Hal ini kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI," kata Hashim, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3).
Hashim mengungkapkan, berdasarkan temuan dari IT BPN setidaknya 17,5 juta nama di DPT masih belum tervalidasi dengan baik dan benar.
Karena itu, pihaknya mendorong KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk segera memperbaikinya agar dapat menghasilkan pemilu yang jujur dan berkualitas.
"Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi adanya perubahan DPT, dan semua masyarakat harus sama-sama mengawal agar ke depan tidak ada manipulasi data ganda," ujarnya pula. (*)
