2019, pemerintah pangkas alokasi pupuk subsidi Pusri 1 juta ton

Palembang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah memangkas alokasi pupuk subsidi yang disalurkan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) ke masyarakat dari semula 9,5 juta ton menjadi 8,5 juta ton pada 2019.

Direktur utama PT Pusri Palembang Mulyono Prawiro di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, mengatakan pengurangan jumlah pupuk subsidi itu menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan pada tahun mendatang karena selama ini telah menyerap 50 persen produksi Pusri.

"Jelas ini berpengaruh juga pada alokasi dari PT Pusri, dengan pengurangannya sekitar 10-15 persen," kata Mulyono.

Dengan begitu, perusahaan harus fokus mengalihkan pemasaran ke penjualan komersil mengingat pada tahun 2019 akan berproduksi sekitar 2,05 juta ton.

"Produksi ini harus terserap semua karena biaya yang dikeluarkan sudah tinggi," ujar dia.

Sementara itu, sepanjang tahun 2018 PT Pusri berhasil memproduksi pupuk di atas target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Produksi amoniak yang terealisasi sebanyak 1.531.570 ton atau 108 persen dari RKAP yang ditetapkan 1.415.400 ton, dan urea sebesar 2.175.200 ton atau 107 persen dari RKAP 2.027.500 ton, yang berasal dari pabrik Pusri IB, III, IIB dan IV.

"Sedangkan untuk pabrik NPK teralisasi 104.290 ton atau 104 persen dari RKAP 100.000 ton. Jelas ini membanggakan dalam kondisi saat ini, bisa memproduksi lebih dari yang ditargetkan, dan juga pemasaran yang produknya sudah terjual habis," kata dia.

Terkait persaingan bisnis pupuk ke depan, Mulyono memperkirakan relatif sama dengan tahun 2018 karena produk asal China masih masuk ke pasaran Indonesia.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing, Pusri akan meningkatkan efisiensi khususnya dalam penggunaan bahan baku gas di sejumlah pabrik, mengingat harga beli masih tinggi jika dibandingkan dengan kompetitor.

Pabrik pupuk China memiliki pabrik generasi baru dan teknologi efisensi serta bahan baku yang murah. (*)