Pertamina Lengkapi Infrastruktur Solar Non Subsidi

Padang, (ANTARA) - Pertamina pemasaran wilayah Sumatera Barat berjanji akan melengkapi infrastruktur bahan bakar jenis solar non subsidi pada SPBU di daerah itu, guna mendukung implementasi kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM). "Mulai awal Maret mendatang untuk satu kabupaten atau kota di Sumbar, minimal ada SPBU yang memiliki tanki khusus melayani solar non subsidi," kata General Manager (GM) PT. Pertamina Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Gandi Sri Widodo di Padang, Senin. Pemerintah melalui Peraturan Menteri (Permen ESDM) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM, tentu diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal. Oleh karena itu, menurut dia, tentu infrastruktur harus dilengkapi di setiap SPBU, sehingga angkutan bahan perkebunan, pertambangan dan kehutanan dapat menjalankan kebijakan tersebut. Setelah nantinya lengkap infrastruktur di SPBU, pasokan BBM jenis solar bersubsidi akan dibatasi dan porsi lebih banyak untuk non subsidi. Terkait, melihat trend pertumbuhan penggunaan bahan bakar jenis solar sampai Pebruari untuk di Sumbar, sudah melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah sekitar 12 persen. "Apabila kondisi serupa berlangsung sampai akhir tahun, tentu bisa jebol dari kuota yang ditetapkan pemerintah. Jatah solar subsidi Sumbar tahun ini di bawah realisasi pada 2012," katanya. Oleh karena itu, upaya percepatan pembangunan infrastruktur tanki di SPBU harus dilakukan, sehingga diharapkan kuota solar tahun ini bisa sampai akhir Desember 2013. Pihaknya juga berharap melalui workshop sosialisasi Permen ESDM yang melibatkan berbagai unsur pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat disampaikan kepada pelaku usaha. Melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah, maka pelaku usaha kendaraan angkutan barang tambang seperti batu bara, perkebunan minyak mentah kelapa sawit punya kesadaran sendiri mengisi bahan bakar solar non subsidi. Gandi mengharapkan pemerintah daerah membuat penanda terhadap kendaraan yang menggunakan solar non subsidi, sehingga petugas tidak multi tafsir saat melakukan pengisian bahan bakar di SPBU. Terkait, tanpa penanda itu tentu sulit membedakan mana kendaraan yang berhak mendapatkan bahan bakar bersubsidi dan mana yang tidak berhak. Menyinggung masih adanya kabupaten di Sumbar belum ada infrastruktur bahan bakar pertamax, Gandi berjanji secepatnya akan dilengkapi. Sekarang dari 102 unit SPBU di Sumbar sudah sekitar 37 unit yang ada pelayanan pertamaxnya, tapi seperti Sijunjung belum ada dan mestinya satu unit harus tersedia di wilayah itu. Sebab, jalan lintas Sumatra Bagian Tengah itu, banyak dilintasi kendaraan angkutan minyak mentah kelapa sawit/CPO dan batu bara. "Khusus untuk bahan bakar jenis pertamax hampir seluruh kabupaten/kota di Sumbar telah ada pelayanan, kecuali di Kepulauan Mentawai," ujarnya. (*/sun)