BPJS Kesehatan Bukittinggi serahkan data penduduk Pasaman

id Bpjs

BPJS Kesehatan Bukittinggi serahkan data penduduk Pasaman

Sekda M Saleh bersama Kacab BPJS Kesehatan Bukittinggi bersalaman usai teken berita acara penyerahan data penduduk belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS (Ist)

Lubuk Sikaping (Antaranews Sumbar)- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bukittinggi, menyerahkan data penduduk Pasaman, yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS kepada pemerintah setempat, dalam rangka Universal Health Coverage (UHC) 2019, Jumat (2/11).

RAW atau daftar nama-nama penduduk yang diserahkan itu berjumlah 71.785 jiwa. Data tersebut merupakan jumlah warga yang belum terdaftar dan memiliki kartu JKN KIS dari berbagai segmen. Seperti, PBI APBN, PBI APBD, PBU, PBPU, Bukan Pekerja dan TNI/Polri.

"Ada 71.785 jiwa penduduk Kabupaten Pasaman, benar-benar miskin dan belum terdaftar sama sekali sebagai peserta JKN KIS. Ini hasil verifikasi kita (BPJS), dari 316.368 jiwa penduduk di daerah ini," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Yessy Rahimi.

Dikatakan, bahwa data yang diserahkan oleh pihaknya itu kepada pemerintah setempat adalah data akurat. Merupakan hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap data kependudukan di daerah itu bersama sejumlah OPD terkait.

"Pemda Pasaman, silahkan pakai data yang kita berikan ini, untuk digunakan sebagai pedoman bagi warga penerima program JKN KIS dalam rangka UHC pada 1 Januari 2019 nanti. Ini adalah data by name, by adress yang kami serahkan," katanya.

Yessy menambahkan, bahwa cakupan kepesertaan JKN KIS hingga periode 1 Oktober 2018 di Kabupaten Pasaman mencapai 244.583 atau 77,31 persen dari total penduduk. Sebanyak 71.785 jiwa sisa penduduk belum terdaftar.

"Selain itu, 1.204 peserta JKN KIS menunggak iuran. Data 71.785 yang sudah kami serahkan ini bisa saja bertambah, bisa juga berkurang. Itu tergantung ketersediaan anggaran pemda untuk mengcover seluruh warganya masuk UHC," katanya.

Yessy Rahimi menjelaskan, untuk mengakomodir 71.785 jiwa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS itu, Pemkab Pasaman butuh anggaran besar. Jumlahnya dananya mencapai Rp19,8 miliar.

"Dananya tidak sedikit untuk mengcover seluruh penduduk yang data RAW nya baru saja kita serahkan tadi. Kita berharap, data tersebut bisa diakomodir agar seluruh penduduk di Pasaman terdaftar sebagai peserta JKN KIS," ucapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, M Saleh mengatakan, data yang diserahkan oleh BPJS itu akan dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah daerah dalam rangka program UHC di daerah itu nantinya.

"Ini pegangan awal bagi kita. Jumlah penduduk Pasaman yang belum masuk sebagai peserta JKN KIS itu sebanyak 71.785. Sehingga butuh disiapkan anggaran sebesar Rp19,8 miliar dari APBD," katanya.

Agar dana tersebut dapat dianggarkan pada APBD, pemerintah daerah, kata dia, akan meminta persetujuan DPRD terlebih dahulu. Pasalnya, kata Sekda, saat ini tengah dilakukan pembahasan KUA-PPAS antara Pemkab Pasaman bersama DPRD.
Sekda M Saleh bersama Kacab BPJS Kesehatan Bukittinggi bersalaman usai teken berita acara penyerahan data penduduk belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS. (Ist)
"Untuk penganggarannya, kita akan ajukan dulu ke DPRD, untuk dibahas bersama. Kita berharap, kebutuhan dana ini dapat disetujui. Karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak," katanya.

Dilain sisi, kata Saleh, saat ini petugas Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial tengah melakukan pendataan terhadap kepesertaan JKN KIS dari segmen penerima bantuan iuran (PBI) APBN. Dimana, jatah Kabupaten Pasaman berjumlah 126.984 jiwa dari pusat.

"Sekarang pendataan masih berlangsung oleh Dinas Sosial terhadap peserta PBI APBN ini. Jumlah itu sedang diverifikasi. Orang mampu, ganda, pindah dan sudah meninggal dunia pada segmen PBI ini akan dikeluarkan," katanya.