Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat proaktif melaporkan indikasi tindak pidana korupsi program pertanian.
"Kalau terjadi dugaan penyimpangan tentu harus dipertanggungjawabkan," kata juru bicara KPK Febridiansyah, di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan Febridiansyah terkait program wajib tanam bawang putih bagi importir yang berpotensi terjadi manipulasi data.
Selain program wajib tanam, potensi manipulasi terjadi pada pengadaan bibit dan penyaluran alat mesin pertanian yang tidak tepat sasaran sehingga memicu protes petani, serta sejumlah pihak lain.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdhan menegaskan akan menganalisa informasi terkait dugaan potensi kerugian negara pada program pertanian.
"Kita harus menunggu hasil pemeriksaan BPK dan perlu mencari tahu informasi ke unit yang memeriksa apakah masalah itu sedang diperiksa," ujar Yudi.
Yudi menuturkan, BPK menilai kewajaran pencatatan pelaporan pengelolaan keuangan termasuk subsidi pertanian.
Sebelumnya, salah satu kelompok petani di Babussalam, Aceh Abdurrahman (55) mengeluhkan kualitas bibit pertanian yang rendah, sehingga menjual dengan harga murah.
"Bibit pertanian yang diberikan pemerintah, kualitasnya sangat rendah," ujar Abdurrahman.
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mendorong BPK mengaudit salah satu program Kementerian Pertanian, yakni wajib tanam bawang putih sebesar lima persen dari kuota impor yang diizinkan bagi importir.
Wihadi mengkhawatirkan data wajib tanam bagi impor terjadi manipulasi, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan realisasi wajib tanam. (*)
Berita Terkait
KPK jebloskan eks hakim Prasetio Nugroho ke Lapas Sukamiskin
Kamis, 18 April 2024 19:13 Wib
Pemeriksaan tersangka pelaku pungli di Rutan KPK
Rabu, 3 April 2024 21:53 Wib
KPK periksa 10 saksi perkara pungli Rutan KPK
Selasa, 26 Maret 2024 16:15 Wib
Prabowo-Gibran menang di TPS Rutan KPK
Rabu, 14 Februari 2024 18:23 Wib
KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo
Rabu, 31 Januari 2024 14:51 Wib
KPK periksa pengacara dan asisten pribadi eks Wamenkumham
Selasa, 9 Januari 2024 13:31 Wib
KPK tahan kontraktor penyuap Gubernur Maluku Utara
Jumat, 29 Desember 2023 10:55 Wib
KPK limpahkan berkas perkara korupsi eks wali kota Bima
Jumat, 29 Desember 2023 10:47 Wib