Soal Pengosongan Lahan KAI di Bukittinggi, Ini Saran Fadli Zon

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta PT KAI dan warga penyewa aset KAI bermusyawarah menyangkut pengosongan lahan yang berada Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

"Warga penyewa mengakui menyewa lahan milik PT KAI, namun mengharapkan keterbukaan informasi mengenai pengosongan lahan karena sudah bertahun-tahun tinggal di lahan tersebut," katanya usai pertemuan dengan warga penyewa aset KAI di Bukittinggi, Sabtu (4/11) malam.

Ia menngaku sudah menerima informasi mengenai rencana PT KAI melakukan pengosongan lahan di Bukittinggi dan bila hendak dilakukan pembangunan perlu diperhatikan dampak yang akan terjadi usai pembangunan.

"Kami mendukung penataan dan pembangunan namun tetap harus diperhatikan dampak yang akan terjadi setelah hal itu dilakukan," ujarnya.

Ia mengharapkan PT KAI tidak melakukan pengosongan secara sepihak dan bersedia menunda rencana pengosongan lahan serta melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan warga penyewa.

Menurutnya pemerintah daerah setempat juga perlu terlibat dalam negosiasi tersebut agar selesai sampai tuntas atau diterima kedua pihak.

Ketua Organisasi Penyewa Aset KAI (Opakai), Kumar mengatakan sudah menerima surat pemberitahuan pengosongan lahan dari pihak KAI.

"Pengosongan diminta dilakukan pada minggu pertama November 2017," katanya.

Sesuai arahan dari DPR RI, pihaknya juga mengharapkan KAI melakukan pertemuan dulu dengan para penyewa sebelum melakukan pengosongan.

Ia menyebutkan lahan KAI tersebut didiami oleh 207 kepala keluarga. (*)