Legislator : Laut Mentawai Rawan Pencurian Ikan

Rabu, 13 Februari 2013 12:11 WIB

Tuapejat, Sumbar, (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Kristinus Basyir mengatakan, kawasan laut daerah tersebut rawan menjadi sasaran pencurian ikan dengan bahan peledak oleh nelayan tidak dikenal.Politisi Partai Golkar Mentawai di TuapPejat, Rabu, mengatakan untuk mengantisipasi hal tersebut pada 2013 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengalokasikan tujuh ton Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk melakukan pengawasan wilayah perairan daerah tersebut."Tujuh ton BBM tersebut dialokasikan untuk melakukan patroli dan razia serta pengawasan agar dapat menekan aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak yang sering terjadi di kawasan laut Mentawai," kata dia.Diakuinya pengalokasian BBM sebanyak itu memang masih jauh dari cukup namun DPRD akan terus melihat perkembangan dan juga kinerja dari dinas terkait dalam melakukan tugasnya.Dia mengatakan, dari anggaran yang sudah dialokasikan oleh pemerintah Mentawai tersebut memang masih kurang, namun untuk tahun ini baru itu yang disetujui DPRD mengingat kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah setempat juga memiliki keterbatasan."Untuk memaksimalkan pengawasan dan pencegahan terhadap pencurian ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut pemerintah mentawai harus minta bantuan kepada pemerintah pusat karena Mentawai selain wilayah lautnya sangat luas juga merupakan daerah terluar yang lansung berbatasan dengan Samudera Hindia," tutur dia.Menurut dia, masih adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Mentawai akan menyebabkan terganggunya populasi ikan dan terumbukarang yang ada di kawasan tersebut."Kami mendorong Pemerintah daerah Mentawai agar juga meminta bantuan pengawasan wilayah laut ini kepada pemerintah pusat karena apa bila hal ini terus terjadi dalam jangka panjang akan membawadampak buruk terhadap lingkungan," ujar dia.Selain itu, dia mengatakan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk mengatasi persoalan tersebut sehingga kerusakan sumberdaya alam yang dimiliki daerah Mentawai tidak terus menerus dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (**/cpw7)