Padang, (Antara Sumbar) - Kementerian Pertanian mendorong pengoptimalan peran balai penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan.
"Jadi penyuluhan itu yang utama digerakkan adalah di tingkat kecamatan dan desa tentu saja didukung oleh anggaran dan pengawasan," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Momon Rusmono di Padang, Jumat, dalam pertemuan koordinasi dengan penyuluh di Sumbar.
Menurutnya, kelembagaan penyuluhan provinsi, kabupaten, dan kota diwadahi oleh perangkat daerah dalam hal ini dinas yang melaksanakan urusan pertanian mengingat ruang lingkup kerja yang cukup luas.
"Posko penyuluh pertanian itu ya di kecamatan, mari sama-sama kita perkuat dan gempur dengan anggaran yang banyak dari provinsi, dan kabupaten," ujarnya.
Ia mengatakan kalau balai penyuluh kuat maka penyuluh di lapangan juga akan kuat.
"Daerah kalau punya duit ya sudah gelontorkan untuk balai penyuluhan dan wilayah kerja balai penyuluhan," kata dia.
Ke depan balai penyuluhan pertanian harus diperkuat jadi pusat data dan informasi dengan mengalokasikan anggaran untuk itu, katanya.
Ia menyebutkan tahun ini ada 1.500 balai penyuluhan pertanian yang dibantu anggaran untuk memperkuat pusat data dan informasi.
Ia menginginkan penyuluh ke depan aktif memproduksi materi penyuluhan berbasis lokal yang disebarkan secara nasional melalui teknologi informasi.
Momon menyebutkan saat ini terdapat 6.798 kecamatan di Tanah Air dengan 5.515 unit balai penyuluhan pertanian.
"Dari 5.515 unit tersebut kategori pratama 1.673 unit, madya 1.921 unit, utama 673 unit, adhitama 43 unit dan 1.241 unit lagi belum diklasifikasi," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar Chandra mengatakan salah satu masalah yang mengemuka soal penyuluh pertanian adalah kesejahteraan.
"Padahal penyuluh adalah motor penggerak pertanian untuk meningkatkan produksi," ujar dia. (*)
