Ratusan Nelayan Berkumpul di Monas Lakukan Aksi

Jakarta, (Antara Sumbar) - Ratusan nelayan berkumpul di depan pintu masuk Monas Jalan Medan Merdeka Selatan,Jakarta sambil berpidato dan membentangkan spanduk yang bertujuan memperjuangkan kesejahteraan serta menyatakan keprihatinan terhadap sejumlah regulasi.

Wartawan Antara di Jakarta, Selasa, melaporkan, aksi nelayan yang berlangsung tertib tersebut dijaga oleh ratusan aparat kepolisian dibantu Satpol PP sehingga tidak menutup jalan raya dan tidak mengakibatkan kemacetan.

Siaran pers Front Nelayan Indonesia yang pekan lalu telah disampaikan, menyatakan aksi dilakukan dalam rangka untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka serta keprihatinan terhadap berbagai aturan yang dinilai telah memberatkan nelayan.

Sekitar 50 orang perwakilan nelayan se-Jawa telah melakukan konsolidasi di Jakarta, 4 Juli 2017, karena resah atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Beragam elemen nelayan yang hadir berasal dari sejumlah kota seperti Tegal, Lamongan, Rembang, Pati Juwana, Brebes, Probolinggo, Indramayu, Batang, Sukabumi, Tangerang, Pandeglang, dan Muara Baru.

Kelompok nelayan tersebut mengklaim berjuang untuk mempertahankan hak konstitusional serta berharap Presiden Joko Widodo segera membatalkan berbagai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dinilai menyengsarakan nelayan.

Sebelumnya, pengamat sektor kelautan Abdul Halim yang menyatakan, nelayan tradisional atau kecil yang tersebar di berbagai daerah perlu mendapatkan peningkatan akses terhadap permodalan guna mengembangkan sektor perikanan di Tanah Air.

Menurut Abdul Halim, peningkatan akses permodalan akan sangat membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kelancaran hulu hilir sektor perikanan dalam artian mulai dari ikan ditangkap, bisa didaratkan di tempat pelelangan ikan (TPI), hingga adanya fasilitas "cold storage" (penyimpanan dingin) yang digunakan antara lain untuk pengolahan dan pemasaran.

Abdul Halim menyatakan pentingnya program yang bersifat kongret dalam rangka menerapkan konsep perikanan berkelanjutan yang juga bermanfaat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan.

Untuk itu, Abdul Halim juga menilai KKP perlu mendorong munculnya skema pembiayaan permodalan dari pihak perbankan atau lembaga finansial lain yang lebih memberikan keadilan terutama bagi nelayan tradisional di berbagai daerah. (*)