Memperluas Pendidikan Tinggi Hingga Daerah 3 T

Padang (Antara Sumbar) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau khusus pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) terus berupaya memperluas dan meratakan pendidikan tinggi hingga ke daerah-daerah yang berstatus Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T).

Seperti yang dilakukan Kopertis wilayah X (Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau) yang berupaya mendorong dibukanya kampus-kampus swasta di daerah 3T yang ada pada wilayah ke empat provinsi tersebut.

Sehubungan itu, memang telah ada moratorium pembukaan program studi (prodi) baru tahun ini khususnya untuk kampus swasta, namun apabila dilakukan di daerah 3T dan merupakan jurusan sains, teknologi, teknik, dan kesehatan maka diberi kesempatan membuka lebih besar, kata Koordinator Kopertis X, Prof Herri.

Menurutnya tujuan dari kesempatan pembukaan kampus di daerah 3T adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi di tanah air.

Karena sebelumnya sebagian besar konsentrasi pendidikan tinggi terkonsentrasi di kota-kota besar atau pulau besar dan hanya segelintir di daerah 3 T.

Akibat konsentrasi itu terjadi kesenjangan yang tinggi dalam mengakses pendidikan tinggi di kota besar dan daerah 3T.

Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah pusat mendorong kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah setempat dalam pembukaan kampus-kampus baru dengan berbagai program studi yang tepat dengan kondisi setempat.

"Kopertis juga akan siap memfasilitasi kegiatan tersebut," ujarnya.

Ia memberi contoh kini Kopertis X sudah mengajukan sekitar 50 rekomendasi pembukaan program studi dan pembukaan kampus baru yang sebagian besar di daerah 3 T.

Seperti beberapa waktu lalu Kopertis X menerima Surat Keterangan dari penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) dengan Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tuanku Tambusai Riau.

Kami juga menunggu pembukaan Universitas Muhammadiyah di daerah 3 T dalam wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Ia mengharapkan daerah 3T lain dalam koordinasi Kopertis X seperti di Pasaman Barat, Mentawai dan Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat dapat pula mengajukan pembentukan kampus baru, baik dalam bentuk sekolah tinggi, akademi dan universitas.

Apalagi jika melihat Angka Partisipasi Kasar (APK) di empat provinsi ini pada setiap tahunnya menunjukkan grafik meningkat dalam menyumbangkan mahasiswa di perguruan tinggi.

Termasuk juga daerah terluar dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau seperti Kepulauan Natuna diminta juga mengajukan pembentukan perguruan tinggi ke depannya.

"Apabila nanti terbentuk suatu kampus baru tentu akan meningkatkan APK di Indonesia yang saat ini baru mencapai 30 persen dari puluhan juta jiwa penduduk di empat provinsi ini," katanya.

Tingkatkan Produktivitas

Pada bagian lain Prof Herri menyebutkan upaya perluasan dan pemerataan pendidikan tinggi di Tanah Air itu juga diharapkan meningkatkan produktivitas perekonomian bangsa dan negara.

"Wajar kalau negara-negara maju perekonomiannya cukup baik karena APK perguruan tingginya lebih 50 persen. Karena itu perlu pula diupayakan oleh pemerintah Indonesia," tambahnya.

Menurutnya sekarang APK perguruan tinggi di Tanah Air baru mencapai 30 persen. Artinya masih ada 70 persen manusia Indonesia usia 19 hingga 23 tahun yang belum dapat kesempatan menikmati pendidikan tinggi.

Dia mengatakan apabila APK Indonesia dibandingkan dengan Malaysia, maka negara kita telah jauh tertinggal karena APK perguruan tingginya di negara tetangga sudah menembus angka 60 persen lebih.

Dari perbandingan itu terbukti tingkat perekonomian negara Malaysia jauh lebih baik dari pada Indonesia, ujarnya.

Apalagi jika dibandingkan dengan negara lain yang jauh lebih maju seperti Korea Selatan yang APK perguruan tingginya sudah menyentuh 90 persen, tentu Indonesia makin tertinggal.

"Tidak salah jika Korea Selatan dijuluki salah satu Macan Asia di bidang ekonomi," sebutnya

Karena itu saat ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Kopertis terus berupaya memperluas dan meratakan pendidikan tinggi, dengan mendorong pembangunan kampus baru hingga ke daerah 3T.

Sebab, tambahnya di daerah 3T yang sangat jarang dijumpai perguruan tinggi, sehingga pendidikan rata-rata di wilayah itu minim memiliki sarjana atau diploma.

"Di sinilah salah satu peranan Kopertis dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia dalam menambah dan meratakan jumah perguruan tinggi di Indonesia," ujarnya.

Dewasa ini, sebutnya, terdapat 150 PTN dengan ribuan perguruan tinggi swasta, akan tetapi secara kualitas sebagian besar belum bisa bersaing dengan kampus-kampus di luar negeri.

"Setidaknya apabila APK perguruan tinggi sudah meningkat, akan dibarengi peningkatan produktivitas ekonomi bangsa dan negara," ujarnya.

Pentingnya pemerataan pendidikan tinggi, menurut Mahyeldi sebagai langkah menyiapkan bonus demografi di tahun 2040 mendatang.

Sekarang, tambahnya separuh warga negara Indonesia berada pada usia produktif dan akan terus bertambah.

Meskipun demikian, kata dia penyiapan sumber daya berkualitas harus diupayakan secepatnya, dan perguruan tinggi serta sekolah menjadi kunci utamanya.

Sementara itu salah seorang tokoh pendidikan tinggi di Indonesia Prof Amir Luthfi mengatakan penggabungan beberapa kampus menjadi satu universitas dan pembukaan kjampus-kampus baru dapat pula meningkatkan peluang investasi dan kualitas dari perguruan tinggi.

Ia mengatakan apabila hal itu dilakukan pada wilayah daerah 3 T akan makin bermanfaat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. (*)