Kapolda Minta Pembangunan Markas Brimob Dharmasraya Dipercepat

Pulau Punjung (Antara sumbar) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, Brigjen Pol Basarudin mengharapkan pembangunan Markas Brimob di Kabupaten Dharmasraya dapat dipercepat penyelesaiannya, untuk mengoptimalkan pengamanan daerah yang dinilai rawan terjadinya konflik sosial.

"Dharmasraya daerah yang langsung berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Riau, segala bentuk konflik sosial kapan saja dapat terjadi," katanya dikonfirmasi di Pulau Punjung Minggu.

Percepatan pembangunan Markas Brimob merupakan upaya kongkret dalam antisipasi pengamanan saat terjadi konflik, kata dia, selain itu juga untuk pengamanan kebun masyarakat yang lahannya cukup luas.

"Selama ini setiap terjadi konflik pengiriman bantuan personel membutuhkan waktu untuk sampai ke Dharmasraya, karena dikerahkan dari Markas Kota Padang dan Kota Padang Panjang," ujar dia.

Menurut dia, konflik tapal batas antara Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya berapa waktu lalu kiranya menjadi catatan semua pihak agar hal itu tidak kembali terjadi.

Meski demikian, ia berharap Pemerintah Provinsi Sumbar secepatnya menyelesaikan masalah tapal batas antara Sijunjung dan Dharmasraya,karena bagaimanpun antisipasi pengamanan jika tidak ada penyelesaian sama saja tidak ada artinya.

"Masalah tapal batas akan menjadi momok bagi keamanan dan ketertiban masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut," ujarnya.

Polda Sumbar mengapresiasi pemerintah setempat yang telah menganggarkan dana serta menghibahkan lahan untuk pembangunan Markas Brimob di Dharmasraya, kata dia.

"Kalau dari Polri anggaran tidak ada, tentu kami berterima kasih kepada pak bupati dengan pembagunan ini," ujarnya.

Ia menambahkan, setelah melakukan kunjungan itu pihaknya akan melaporkan ke Polri untuk menempatkan satu pleton personel Brimob Polda Sumbar akan bermarkas di Dharmasraya setelah pembagunannya selesai.

Sementara itu Kapolres Dharmasraya, AKBP Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengakui, penambahan personel Brimob di daerah itu sangat diperlukan.

Ia berharap pemerintah Dharmasraya segera menyelesaikan pembagunannya.

"Misalnya saat masalah tapal batas antara Nagari (Desa Adat) Paritantang, Sijunjung dan Kampung Surau, Dharmasraya, kalau mengandalkan personel Polres untuk pengamanan waktu itu tidak cukup. Sehingga kami kontak Brimob Polda Padang Panjang, tapi untuk sampai ke TKP butuh waktu juga," ujarnya. (*)