Pulau Punjung (Antara) Guna menggerakan pembangunan infrastruktur dan lingkungan serta sumberdaya alam yang ada di Dharmasraya, bupati setempat memanfaatkan momentun kunjungan anggota Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja ke daerah itu.
Gunjungam kerja anggota parlemen itu, Kamis malam hingga hari ini yang akan melihat langsung dan menampung aspirasi masyarakat daerah pemekaran itu.
Kesempatan langka mendapat kehormatan dikunjungi delapan wakil rakyat dari Senayan. Bayangkan, tak pernah disangka para pejuang aspirasi rakyat itu sambang ke Dharmasraya untuk melihat langsung kondisi rakyat dipedalaman pulau Sumatera itu. Tentu kesempatan emas ini tidak dilewatkan begitu saja oleh Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Wabup H. Amrizal Dt. Rajo Medan.
Enam proposal yang diajukan Pemkab Dharmasraya kepada Komisi V DPR RI untuk diperjuangkan pada anggaran tahun2017 sehingga sejumlah proyek yang direncanakan bisa dibiayai oleh pemerintah pusat.
Dalam ekspos di Rumah Dinas Bupati Dharmasraya, Kamis malam, Bupati memaparkan perihal enam proposal yang diajukannya. Pertama bupati yang juga politisi PDI-P itu mengajukan proposal pembangunan duplikasi enam jembatan yang berada di sepanjang Jl. Lintas Sumatera, yaitu Jembatan Batang Piruko di Sikabau, Jembatan Batang Mimpi di Gubung Medan, Jembatan Batang Siat di Sungai Betung, Jembatan Batang Siat di Koto Baru dan Jembatan Batang Piruko di Sialanggaung.
Menurut bupati, infrasruktur jembatan tersebut usianya sudah di atas 40 tahun sehingga sudah cukup berbahaya jika dikaitkan dengan makin padatnya lalulintas di Jl. Trans Sumatera jalur tengah ini. Oleh karena itu sudah harus dibangun duplikasi jembatan untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang bisa saja menelan korban jiwa dan mengganggu perekonomian nasional.
Selain itu, proposal mengenai pengelolaan Daerah Dliran Sungai (DAS) Batanghari. Menurut bupati berdarah biru itu, DAS Batanghari rawan banjir dan telah diekploitasi kandungan emas didalamnya sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Oleh karena itu, Pemkab mengusulkan pembangunan turap Sungai Batanghari sepanjang 15 km dilengkapi dengan taman wisata atau dalam bahasa PU restorasi sungai. Selain itu, bupati juga minta dibangun sejumlah embung untuk mengantisipasi ketersediaan air sawah di saat musim kemarau.
Tidak lupa juga mengajukan proposal pelebaran jalan Lintas Sumatera di enam titik kemaraian. Pertama di titik Simpang Silago sampai ke Depan Rumah Dinas Bupati. Kemudian titik depan RSUD Sungai Dareh sampai ke depan Dinas Pendidikan. Selanjutnya di titik Simpang Sikabau, Simpang Koto Baru dan di sekitar Gunung Medan serta di tapal batas dengan Kabupaten Bungo. Pelebaran Jalan Lintas Sumatera ini sudah mendesak, mengingat pesatnya pertumbuhan penggunaan jalan terutama di pusat pusat keramaian.
Jika tidak dilakukan pelebaran, lima sampai sepuluh tahun ke depan, Jl. Lintas Sumatera yang membelah Dharmasraya akan menjadi titik kemacetan terparah di sepanjang lintas.
Proposal keempat yang disampaikan kepada Komisi V pimpinan Yudi Widiana dari PKS itu adalah proposal pembangunan jembatan Pulai. Seperti diketahui, Jembatan Pulai merupakan jembatan darurat yang dibangun pada tahun 1976 sebagai solusi untuk menghubungkan kawasan transmigrasi Timpeh dan Sitiung dengan Jl Lintas Sumatera di Sitiung. Hingga kawasan itu berkembang jadi pusat pertunbuhan baru di Sumatera, jembatan tersebut belum pernah diganti.
Dalam dua bulan belakangan ini jembatan mengalami patah as sehingga tidak bisa dilalui kendaraan berat. Oleh sebab itu sudah harus dibangun jembatan baru demi alasan kemanusiaan. "Berbahaya dan sudah mengancam keselamatan," ujar Bupati termuda Indonesia ini.
Dua proposal lagi yaitu pembangunan terminal tipe A di Sungai Rumbai dan pembangunan jembatan orang di depan kantor bupati serta beberapa titik keramaian. Kedua fasilitas tersebut sudah sangat mendesak dibutuhkan oleh warga Kabupaten Dharmasraya.
Ke depan daerah ini akan menjadi kota satelit di pedalaman Sumatera. Membutuhkan tambahan infrastruktur perekonomian yang memadai. Jika infrastruktur tersebut tidak dibangun dari sekarang, maka bisa menghambat laju perekonomian nasional. Sebab keberadaan infratruktur ekonomi di Dharmasraya akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi Sumatera lantaran posisi yang berada di daerah sentra.
Menanggapi berbagai proposal itu, Para wakil rakyat memberikan dukungan penuh. Bahkan menekankan agar pejabat kementerian yang menyertai kunjungan kerja komisi dapat memperjuangkan dan memasukkan proposal bupati Dharmasraya ke dalam rencana kerja kementerian, sehingga bisa terealisasi mulai tahun anggaran 2017. "Saya melihat sisi humanisme dalam enam proposal pak bupati, tiada yang lebih mulia dari sebuah pembangunan kecuali yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa. Dan tidak ada SOP yang paling mulia kecuali SOP yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa," ujar Alek Indra Lukman, politisi Senayan yang berbasis daerah pemilihan Dharmasraya ini. Sementara Ketua Komisi V Yudi Widiana berjanji akan memperjuangkan proposal bupati Dharmasraya dalam berbagai forum bersama pemerintah.
