Dana Amnesti Pajak Periode I Rp7,6 Miliar

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), mencatat total harta yang terkumpul dalam program amnesti pajak periode pertama mencapai Rp7,6 miliar.

Kepala KPP Pratama Bukittinggi, Novrisyar di Bukittinggi, Rabu, mengatakan dana tersebut berasal dari 228 wajib pajak yang telah menyampaikan surat pernyataan harta (SPH) di periode pertama Juli hingga September 2016.

Ia mengatakan, hingga minggu terakhir Agustus 2016, masih sekitar 15 wajib pajak yang ikut program itu namun jelang penutupan semakin ramai wajib pajak yang ikut serta hingga pelayanan dibuka sampai malam hari.

"Peningkatan peserta program itu terjadi jelang akhir September 2016 yang merupakan batas terakhir untuk pemberlakuan tarif terendah," katanya.

Dari 228 wajib pajak itu, sebanyak 45 di antaranya berasal dari badan seperti CV, perusahaan dan yayasan, sisanya 183 berasal dari wajib pajak orang pribadi di lima kota dan kabupaten di wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi.

Wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi, mencakup Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

"Untuk wajib pajak orang pribadi, sementara ini didominasi oleh non usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena secara masa berlaku bagi UMKM masih lama hingga Maret 2017 dan tarifnya pun tetap yakni 0,5 persen," sebutnya.

Ia menerangkan, untuk menyukseskan periode pertama program amnesti pajak, pihaknya telahmenggelar sosialisasi ke wilayah-wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi dan membuka layanan 'help desk' yang berjalan pada hari kerja dan hari libur.

"Sejauh ini, kendala yang dialami masih berupa kesulitan dari wajib pajak dalam menghitung berapa jumlah harta yang akan disampaikan, namun melalui layanan yang dibuka kami harap hal itu dapat diatasi dan untuk pengungkapan harta kembali pada kejujuran wajib pajak," jelasnya.

Memasuki periode ke dua Oktober sampai Desember 2016, pihaknya merencanakan inovasi dalam melakukan sosialisasi agar dapat membantu pencapaian target nasional.

"Kami akan sempurnakan pelayanan dan lebih dekat ke masyarakat agar target dari pemerintah pusat tercapai," ujarnya. (*)