Dirjen Otda Kemendagri Kunjungi Tanah Datar

id Dirjen, Otoda, Sumarsono, Kunjungi, Tanah Datar

Batusangkar, (Antara Sumbar) - Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, Irdinansyah Tarmizi menerima kunjungan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI, Sumarsono bersama rombongan peserta rapat koordinasi biro hukum provinsi dan kabag hukum kabupaten kota se-Indonesia di Gedung Indo Jolito Batusangkar, Selasa.

Dirjen Otda Kemendagri bersama rombongan berkunjung ke Tanah Datar dalam rangka silaturahim dan melihat langsung beberapa objek wisata, adat dan budaya di Luhak Nan Tuo.

Irdinansyah menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan silaturahim dan pertemuan resmi dengan jajaran Pemkab Tanah Datar, serta berharap peserta dapat mempromosikan objek wisata, adat, dan budaya di daerahnya masing-masing.

Tanah Datar merupakan daerah yang kurang sumber daya alam, maka potensi pertanian, pariwisata, dan pendidikan yang diharapkan untuk membangun daerah, katanya.

Ia menyebutkan Tanah Datar saat ini tengah mengembangan potensi pengelolaan pertanian dengan sistem Tanam Padi Salibu yang dapat menghemat biaya pengolahan tanah dan pengadaan bibit.

"Tanam padi salibu ini ternyata juga dapat meningkatkan produksi padi dari pada tanam secara konvensional," katanya.

Ia menambahkan Tanah Datar terus mengembangkan potensi pariwisata yang sangat menunjang pembangunan daerah seperti objek wisata Istano Basa Pagaruyung, Danau Singkarak, dan wisata adat dan budaya lainnya.

Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri RI, Sumarsono menyampaikan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sumbar maka beberapa daerah harus membuat paket wisata antar kabupaten dan kota.

Ia mencontohkan paket wisata yang perlu dibuat adalah Danau Singkarak, Istano Basa Pagaruyung, Jam Gadang, Kelok Sembilan, dan Kelok 44.

"Kecenderungan wisatawan berkunjung ke daerah saat ini adalah budaya dan adatnya, sementara keindahan alam hanya sebagai penunjang," katanya.

Sumarsono mengemukakan daerah harus mengembangan kekuatan adat dan budaya yang masih berkembang di tengah masyarakat. (*)