Jakarta, (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo berencana membentuk "task force" (kelompok kerja) yang mengawal pelaksanaan paket kebijakan ekonomi I hingga XII agar berjalan efektif.
"Saya ingin nanti Pak Menko (Ekonomi Darmin Nasution) membentuk 'task force' untuk mengawal pelaksanaan, mengawal daerah, mengawal sampai ini (peket kebijakan ekonomi) betul-betul berjalan," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas evaluasi paket kebijakan ekonomi I-XII di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Presiden tidak ingin semua regulasi yang ada di paket kebijakan tersebut selesai akan mendapat hambatan-hambatan kembali karena tidak dikawal.
Jokowi mengatakan program-program prioritas, termasuk kebijakan harus dilakukan dan akan dicek langsung untuk melihat dari posisi perjalanan prosedurnya.
"Saya akan selalu cek lagi, cek lagi paket ini berjalan efektif dan saya ingin memastiakan paket ekonomi yang dikeluarkan sudah berjalan," tegasnya.
Jokowi mengungkapkan dari 203 total regulasi yang masuk paket ekonomi I hingga XII, sebanyak 193 aturan sudah selesai dibahas.
"Artinya sudah selesai 95 persen, tinggal 10 regulasi atau 5 persen lagi yang sedang finalisasi pembahasannya," tutur Jokowi.
Presiden ingin deregulasi ini memberikan dampak psikologis yang positif dengan menguatnya kepercayaan para pelaku ekonomi.
"Kepercayaan itu harus dijaga dengan konsentensi, keberlanjutan, maupun adanya perubahan nyata di lapangan," katanya.
Presiden meminta adanya paket kebijakan ekonomi ini berdampak pada naiknya investasi, naiknya sektor UMKM, adanya kebangkitan industri dan peningkatan ekspor. (*)
Presiden Bentuk "Task Force" Kawal Kebijakan Ekonomi
Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO)
