KPU Targetkan 75 Persen Pemilih pada 2014

Jakarta, (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai angka 75 persen pada Pemilu 2014, atau meningkat empat persen dari pemilu sebelumnya pada 2009. Agar target tersebut tercapai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan Forum Rektor Indonesia, melalui sebuah nota kesepahaman, untuk memberikan sosialisasi pemilu kepada masyarakat calon pemilih. "Mereka juga dapat memberikan konsultasi dan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan pemilih kepada masyarakat kampus serta menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat malam. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Husni dan Ketua Forum Rektor Indonesia Laode M. Kamaluddin di Semarang, dengan disaksikan oleh Wakil Presiden Boediono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, serta Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Forum Rektor Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan pemilih, termasuk di dalamnya membina, memantau dan mengevaluasi program pendidikan pemilih tersebut. Sementara itu, KPU memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan pendidikan pemilih di perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh Forum Rektor Indonesia. "Intinya kita ingin bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi," ujar Husni. Wapres Boediono mengajak rektor di Indonesia untuk mengawal proses demokrasi dengan membantu pemilih mendapatkan informasi obyektif mengenai calon pemimpin yang akan dipilih. "Salah satu hal sederhana tapi efektif untuk menguji integritas para calon adalah untuk menyampaikan kepada publik informasi mengenai laporan kekayaannya, catatan pembayaran pajak serta penyelesaian kewajibannya," kata Boediono di Semarang, Jumat. Wapres mengatakan bahwa 2013 dan 2014 akan menjadi tahun yang sibuk dengan sejumlah kegiatan politik menjelang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Melalui kerja sama tersebut, sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik di kalangan para alumni, khususnya perempuan. "Hari ini partai-partai masih mengeluhkan minimnya partisipasi perempuan, sementara kita ketahui bahwa lulusan perguruan tinggi banyak dari kalangan perempuan. Padahal indeks prestasinya di kampus membanggakan," ujar Husni. (*/jno)