BPBD Sumbar Gelar Jambore Pengurangan Risiko Bencana

Padang, (AntaraSumbar) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar menggelar Jambore Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kabupaten Tanah Datar selama lima hari, 13 -- 17 September 2015.

"Jambore ini akan dikuti ratusan orang relawan Kelompok Siaga Bencana (KSB), Tagana, Sigana dan kelompok relawan lain dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Sumbar Zulfiatno di Padang, Kamis.

Menurutnya, masing-masing daerah di Sumbar akan mengirimkan utusan sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 relawan laki-laki, tiga relawan perempuan dan dua orang pendamping dari BPBD setempat. Total, sebanyak 385 peserta akan ambil bagian dalam jambore PRB tersebut.

"Kegiatan ini memang difokuskan pada relawan yang berbasis masyarakat, bukan pegawai BPBD," katanya.

Menurutnya jambore PRB ini adalah salah satu kebanggan Sumbar karena secara nasional, tidak ada daerah lain yang melakukan kegiatan serupa.

"Sumbar adalah pencetus jambore ini. Nanti, jika pelaksanaannya dinilai memiliki nilai positif terhadap peningkatan kesiapsiagaan bencana di daerah, daerah lain tentu akan belajar ke Sumbar. Bahkan, mungkin bisa dilakukan secara nasional," katanya.

Pelaksanaan jambore PRB di Kabupaten Tanah Datar menurut dia merupakan yang keduakali digelar BPBD Sumbar. Pelaksanaan pertama dilakukan pada tahun 2014 di Kota Pariaman.

"Tahun ini digelar di kabupaten Tanah Datar sebagai daerah yang menjadi juara umum pada jambore yang pertama. Lokasi pelaksanaannya di bumi perkemahan di belakang Istana Pagaruyung," sebutnya.

Direncanakan, kegiatan itu akan dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek.

Dia menambahkan, jambore PRB itu digagas untuk membantu meningkatkan kapasitas relawan siaga bencana serta masyarakat Sumbar secara umum.

Sumbar memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Terdata 12 potensi bencana yang ada di Sumbar, diantaranya, gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, longsor, putting beliung, abrasi, kekeringan, kebakaran lahan, wabah penyakit, kegagalan teknologi dan angin topan, karena itu semua elemen harus memiliki pemahaman terhadap kebencanaan.

Menurutnya, masyarakat harus paham bagaimana cara penanggulangan bencana. "Sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana itu adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat," katanya.

Karena itu, katanya, perlu dilakukan pembinaan serta pelatihan kepada relawan yang diharapkan nanti juga akan menyebarkan pemahamannya kepada masyarakat umum.

Jambore tersebut menurut dia juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar relawan di Sumbar.

Selain meningkatkan kemampuan relawan, jambore ini juga sebagai ajang untuk menyatukan formasi serta meningkatkan komunikasi. Sehingga, jika ada suatu bencana di suatu daerah, dengan terjalinnya komunikasi yang baik sesama relawan, maka relawan di daerah lainnya akan bisa segera membantu, katanya. (*)