FMM Kecewa Tidak Bisa Bertemu Walikota Padang

Padang, (AntaraSumbar) - Forum Masyarakat Minang (FMM) kecewa karena surat pertemuan terkait pembangunan "Padang Landmark" tak ditanggapi Wali Kota Padang.

"Surat sudah kami kirim ke walikota pada Jumat (7/8). Seharusnya ada tindak lanjut atas surat tersebut," kata Ketua FMM, Masfar Rasyid, di Padang, Kamis.

Rombongan FMM berjumlah sekitar 20 orang mendatangi kantor Balaikota Padang pada Kamis, akan tetapi setelah menunggu sekitar dua jam tidak juga bertemu dengan wali kota, karena ada agenda di tempat lain.

Ia berharap agar pihak wali kota untuk menjadwalkan pertemuan antara FMM dengan wali kota segera, karena mereka ingin kepastian untuk bisa bertemu dengan wali kota.

Rombongan yang semula diduga akan berunjuk rasa tersebut menyatakan bahwa mereka tidak mau melakukan cara seperti itu, bagaimanapun mereka ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik.

"Kami tidak mau membuat keributan dan masih ingin menjaga tata tertib, kami hanya butuh kepastian dari wali kota," ujarnya.

FMM menuntut agar walikota, wakil walikota, beserta tujuh calon wali kota dan calon wakil walikota lainnya untuk menyatakan sikap untuk menentang pembangunan Superblock Lippo Grup.

Menanggapi hal tersebut, Asisten III Pemerintahan Kota Padang, Corry Saidan mengatakan bahwa surat memang sudah diterima wali kota Padang, hanya saja pada saat itu pimpinan daerah itu sedang berada di luar daerah dan baru kembali pada Senin (10/8).

Ia mengatakan, sebelum bertemu dengan wali kota, ia siap menampung semua aspirasi untuk disampaikan kepada walikota nanti. Akan tetapi FMM tetap bersikeras untuk langsung menemui dan berbicara kepada Mahyeldi.

Untuk itu, setelah berkoordinasi dengan sekretaris pribadi (Sespri) Walikota Padang, pihak walikota menjadwalkan bahwa pertemuan tersebut tetap akan diadakan yaitu pada Jumat (14/8) pukul 10.00 WIB, katanya.

Sebelumnya Dandim 0312 Padang Letkol Inf Efran Herryanto mengimbau agar masyarakat yang akan melakukan kegiatan demonstrasi berpikir jernih menyikapi isu negatif tentang rencana pembangunan "Padang Landmark".

"Seharusnya masyarakat memikirkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan aksi penolakan,"jelasnya.

Ia menyampaikan hal itu setelah mendapat laporan akan ada aksi demo yang dilakukan sekelompok ormas yang menolak pembangunan proyek tersebut di Padang. (cpw9)