AIPI dan LPDP Sepakati Pengelolaan Dana Penelitian

Jakarta, (Antara) - Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) menandatangani nota kesepahaman kerja sama pendanaan riset ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skema Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Indonesian Science Fund.

Direktur Utama LPDP Eko Prasetyo di Jakarta, Sabtu, mengatakan pada tahap awal, selama 2015, kedua pihak akan berfokus pada urusan kelembagaan dan persiapan penyaluran dana riset, termasuk sosialisasi dan publikasi.

"Kami menargetkan, pada awal 2016 sudah bisa memproses proposal riset yang masuk melalui DIPI (Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia)," katanya.

Adapun jumlah dana yang digulirkan LPDP untuk DIPI masih akan dibicarakan dengan AIPI untuk selanjutnya dimintai persetujuan kepada Dewan Pengawas LPDP.

"Setelah ada kesepakatan dengan AIPI, kita bisa menentukan berapa target proposal yang akan didanai LPDP dalam setahun beserta biaya yang disalurkan," ujar Eko.

Saat ini LPDP dapat menyalurkan lebih dari Rpsatu triliun dana pendidikan dalam satu tahun. Sebagian besar dana tersebut, sekitar 85 persennya, disalurkan untuk beasiswa. Namun demikian, LPDP dapat melakukan penyesuaian dan meminta persetujuan dewan pengawas.

Kerja sama antara AIPI dengan LPDP dalam mengelola DIPI, menurut dia, juga dianggapnya dapat melengkapi peran LPDP dalam memajukan pendidikan di Indonesia, yang selama ini sudah berjalan melalui pemberian beasiswa dan pendanaan riset inovatif, serta pengabdian masyarakat melalui pembangunan sekolah-sekolah yang rusak di lokasi bencana.

Kerja sama akan berjalan selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sementara itu, Ketua AIPI Sangkot Marzuki mengatakan DIPI berfokus pada pembiayaan riset ilmu pengetahuan dasar seperti bidang ilmu biologi, fisika, kimia, ilmu kesehatan dan kedokteran, ilmu pertanian dan rekayasa, ilmu sosial dan budaya, serta energi dan lingkungan.

Bidang ilmu pengetahuan dasar, menurut dia, penting dikembangkan karena akan menjadi sumber lahirnya inovasi di berbagai bidang.

"Ini untuk meningkatkan keunggulan Indonesia, kaitannya lebih fundamental daripada membuat paten atau prototipe. Tidak mungkin inovasi besar terjadi tanpa kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni," katanya.

Gagasan pembentukan DIPI atau ISF (Indonesian Science Fund) berawal dari rendahnya kemampuan Indonesia dalam menciptakan ilmu pengetahuan dibandingkan negara-negara ASEAN dan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Alokasi pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia untuk pengembangan riset dasar (basic research) juga sangat rendah, yakni 0,08 persen atau hanya sepersepuluh dibandingkan dengan porsi PDB yang disediakan oleh negara-negara berkembang lain seperti Brazil, Cina, dan India yang berada di level yang sama dengan Indonesia.

Kerja sama dengan LPDP diharapkan menjadi modal awal agar DIPI dapat menjaring lebih banyak sponsor dan kerja sama internasional dalam membiayai riset ilmu pengetahuan dasar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa skema pendanaan penelitian seperti ISF, yang terlepas dari birokrasi anggaran pemerintah dan berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dasar, amat dibutuhkan di Indonesia.

Meski hibah pendanaan riset bukanlah hal baru, skema hibah yang ada selama ini belum mengakomodir kebutuhan para ilmuwan karena jumlahnya terbatas dan masih sangat terikat pada sistem administrasi yang birokratis. Kebanyakan dana penelitian itu hanya bisa digunakan dalam satu tahun anggaran dengan sistem pelaporan keuangan yang mengikuti tahun anggaran pemerintah.

"Sangat sukar membayangkan penemuan atau teori baru itu bisa selesai dalam satu tahun anggaran dan kebutuhan dananya bisa dihitung sejak awal," katanya.

Menteri Keuangan berharap kerja sama antara AIPI dengan LPDP dapat memperkuat posisi dan pengelolaan ISF.

"Dengan dukungan LPDP, mudah-mudahan ke depannya ISF bisa merangkul sponsor dan sumber pendanaan lain, sehingga ISF semakin besar dan akhirnya bisa menjadi kebanggaan bagi

dosen-dosen di universitas di Indonesia".

Sebagai negara anggota G20 dengan penduduk mencapai 250 juta jiwa, menurut dia, sudah sepantasnya Indonesia berfokus mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang akan menjadi modal bagi penelitian-penelitan yang bersifat terapan dan inovatif.

Dengan begitu perekonomian Indonesia tak lagi bergantung pada komoditas mentah, melainkan didukung oleh teknologi maju. (*)