Tunisia-Italia Tolak Campur Tangan Militer di Libya

Kamis, 26 Februari 2015 09:17 WIB

Tunis, (Antara/Xinhua-OANA) - Tunisia dan Italia pada Rabu (24/2) menegaskan bahwa konflik di Libya hanya dapat diselesaikan melalui dialog dan perujukan, dan menyampaikan penolakan bagi campur tangan militer di negara Afrika Utara tersebut. Penolakan itu disampaikan selama pertemuan Menteri Luar Negeri Tunisia Taieb Baccouche dengan timpalannya dari Italia Paolo Gentiloni, yang saat ini sedang berkunjung ke Tunisia. "Kami tak bisa menerima pemecahan Libya," kata diplomat senior Italia tersebut dalam taklimat setelah pertemuannya, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. "Italia terikat komitmen untuk menghormati keputusan PBB dan bekerjasama dengan semua negara Barat demi kepentingan Libya, sehingga semua upaya mengarah kepada penyelesaian damai," ia menambahkan. Kedua menteri itu sepakat bahwa campur tangan militer bukan penyelesaian bagi krisis di negara Afrika Utara tersebut. Sementara itu, menteri luar negeri Tunisia mengatakan konflik yang berkecamuk di Libya dan tak-adanya negara memungkinkan penyebaran aksi teror. Sebelumnya Parlemen Kongres Nasional Umum (GNC), yang didukung kubu Islam di Libya, menyatakan pembicaraan yang diperantarai PBB dengan parlemen saingannya telah dibekukan tanpa batas waktu, kata seorang wakil GNC dalam pembicaraan perdamaian tersebut. Pada Selasa (24/2) GNC menyatakan di Tripoli parlemen itu diberitahu oleh Utusan Khusus PBB untuk Libya Bernardino Leon bahwa dialog tersebut, yang dijadwalkan diselenggarakan pada Kamis di Marokko, telah ditunda tanpa batas waktu, kata wakil GNC untuk dialog itu Mohammed Amazb. Keptusan tersebut diambil sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat, parlemen Libya yang diakui masyarakat internasional dan beroperasi di Kota Tobruk di Libya Timur, memutuskan untuk keluar dari dialog itu. Dewan tersebut menuduh GNC menyebarkan "kerusuhan, aksi teror dan ekstremisme". Libya telah menyaksikan kekacauan politik sejak kerusuhan 2011, yang menggulingkan pemimpin negeri itu Muammar Gaddafi, dan kini menghadapi dua pemerintah serta parlemen yang bertikai. PBB telah mengadakan beberapa babak dialog antar-pihak yang bertikai sejak September lalu, tapi bentrokan berlanjut meskipun semua pihak telah menyepakati gencatan senjata. Konflik yang berlarut-larut di Libya telah mengakibatkan krisis politik dan tak kurang dari 120.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka. Konflik itu juga mengakibatkan kekurangan pasokan pangan dan medis selain meningkatnya jumlah korban jiwa. (*/sun)