Bupati: RTS Jangan Terus-terusan Bergantung Bantuan Pemerintah

Arosuka, (Antara) - Bupati Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Syamsu Rahim mengajak rumah tangga sasaran (RTS) penerima beras miskin (raskin) untuk berupaya meningkatkan taraf perekonomian keluarga, agar tidak terus-terusan bergantung kepada bantuan pemerintah. "Subsidi yang diberikan jangan sampai membuat masyarakat malas, sehingga terus-terusan berharap kepada bantuan pemerintah, katanya saat tampil dalam sosialisasi penyaluran beras untuk masyarakat miskin di Arosuka, Rabu (11/2). Sosialisasi diikuti para Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Solok, dihadiri jajaran Divisi Regional Bulog Kabupaten Solok, Asisten Bidang Ekonomoi Pembangunan Setdakab Solok Yunasman, Kepala Inspektorat Suardi Batubara, dan Kabag Kesra Suharmen. Bupati mengatakan, apapun bentuk subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sejatinya dapat mengurangi jumlah keluarga miskin di tengah masyarakat. Namun kata dia, realita di lapangan seringkali tidak berbanding lurus dengan harapan pemerintah, malah justru seringkali terjadi sebaliknya. "Subsidi yang diberikan pemerintah justru membuat jumlah keluarga miskin malah bertambah banyak," katanya. Kenyataan itu lanjut Bupati, dapat dilihat dari sejak penyaluran raskin di daerah itu, data jumlah penduduk miskin justru tidak mengalami penurunan, malah terus bertambah. Sementara target pemerintah menyalurkan bantuan itu agar dapat menekan angka kemiskinan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi, makin banyak bantuan makin banyak pula masyarakat yang mengaku miskin, sekedar berharap bisa menerima bantuan pemerintah. Padahal sebelumnya mereka dikategorikan masyarakat mampu, terangnya. Bupati mengimbau aparatur nagari jangan sampai berkolusi dalam penyalura raskin. Memalsukan data penerima raskin bisa berujung pada masalah hukum. Tidak sedikit para walinagari dan aparaturnya yang terjerat kasus hukum, lantaran salah dalam menyalurkan dan mendistribusikan bantuan yang tidak tepat sasaran. Tugas walinagari adalah pengabdian, jangan malah menimbulkan persoalan," katanya. Bupati juga mengingatkan, pada tahun politik ini, penyaluran bantuan pemerintah kerap kali dijadikan ajang politik untuk kepentingan seseorang. Padahal antara bantuan pemerintah dan kepentingan politik tidak ada kaitannya. "Karena itu, kita minta para camat dan walinagari untuk mendistribusikan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan peruntukannya, jangan sampai ada embel-embel lain,"katanya. (ris)