Kemlu Percepat Repatriasi WNI dari Suriah

Kamis, 27 Desember 2012 14:34 WIB

Jakarta, (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri mempercepat repatriasi dan pemindahan secara bertahap Warga Negara Indonesia yang selama ini masih ditampung di Perwakilan RI Damaskus ke Beirut, Lebanon sebelum kembali ke Indonesia. "Situasi keamanan Suriah yang saat ini semakin memburuk telah mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mengeluarkan semua WNI dari Suriah," kata Direktur Informasi dan Media Kemlu PLE Priatna di Jakarta hari ini, Kamis. Sama seperti rute sebelumnya, pada proses repatriasi, Pemerintah tetap akan menggunakan rute Damaskus-Beirut-Jakarta. Priatna mengatakan, mengingat kondisi keamanan, meski administrasi kepulangan dan tiket kembali ke Indonesia masih dalam proses, semua WNI yang saat ini ada di penampungan KBRI Damaskus secara bertahap mulai dipindahkan ke Beirut. Jumlah mereka mencapai lebih dari 600 orang dan diperkirakan bertambah sejalan dengan peningkatan konflik di Suriah. Sementara itu Duta Besar Republik Indonesia Dimas Samodra Rum mengatakan bahwa pihaknya telah siap dengan upaya dan langkah menyambut kedatangan WNI dari Suriah ini. Guna menyambut kehadiran 600 lebih WNI, Dimas memanfaatkan sebagian besar ruang kantor KBRI, bahkan jika diperlukan KBRI akan menyewa apartemen untuk tempat tinggal mereka. "Semua sumber daya KBRI dikerahkan untuk membantu proses pemulangan WNI. Karena sesuai arahan pimpinan Kemlu, proses pemulangan ini menjadi prioritas KBRI Beirut saat ini," kata dia. Menurut Dimas, sejumlah 156 WNI telah tiba di Beirut pada 24 Desember. Dari jumlah ini, 70 orang akan diberangkatkan ke tanah air pada 26 Desember. Setelah itu, gelombang berikutnya sejumlah 198 orang WNI akan tiba dari Suriah pada 28 Desember. Kalau menunggu penyelesaian proses administrasi dan mendapatkan tiket ke tanah air tentunya akan memerlukan beberapa waktu. Oleh karena itu, KBRI Beirut telah melakukan pendekatan kepada Pemerintah Lebanon untuk mendapatkan visa masuk dengan masa tinggal yang lebih lama dari dua kali 24 jam. "Hubungan baik dengan otoritas Lebanon telah membuahkan hasil berupa kesediaan pihak setempat untuk membantu proses pemberian visa dengan masa tinggal 10 hari hingga satu bulan alias lebih panjang dari fasilitas visa yang mereka berikan sebelumnya," tegas Dimas. Sebelumnya, sampai dengan 24 Desember, Pemerintah RI secara bertahap juga telah memulangkan sejumlah 633 orang WNI di Suriah melalui rute Damaskus-Beirut-Jakarta. Pendekatan yang dilakukan KBRI telah membuat Pemerintah Lebanon memberikan fasilitas visa untuk masa tinggal selama dua kali 24 jam secara gratis kepada WNI yang dibagi ke dalam 14 gelombang penerbangan. Untuk visa dengan masa tinggal lebih dari dua kali 24 jam, Pemerintah Lebanon menerapkan sejumlah biaya. "Visa transit berdurasi 10 hari misalnya, biaya visa perorang mencapai LBP 25.000 ditambah Rp158 ribu) dan durasi tinggal 30 hari mencapai LBP 50.000 atau ditambah Rp316 ribu," jelas Dimas. Secara terpisah, Koordinator Tim KBRI Beirut untuk Bantuan Proses Repatriasi WNI Suriah R.A. Arief menyampaikan pihaknya telah menyiapkan semua dukungan teknis dan logistik bagi WNI dari Suriah selama tinggal di Beirut. Arief mengatakan, terdapat sejumlah persiapan yang dilakukan KBRI Beirut untuk menampung WNI termasuk pengadaan selimut, kasur, pembuatan sekat-sekat di dalam kantor guna difungsikan sebagai tempat tidur yang nyaman. "Stok makanan pokok dan logistik lainnya juga kami tingkatkan untuk mendukung keberadaan WNI di KBRI Beirut," kata Arief yang juga menjabat Kepala Kanselerai dan Counselor Politik ini. Arief juga menekankan bahwa selain memprioritaskan bantuan repatriasi WNI, KBRI Beirut juga tetap menjalankan tugas-tugas kedinasan lainnya secara normal dan maksimal. Untuk itu pengaturan sumber daya perlu dilakukan secara cermat. "Pengaturan sumber daya yang ada termasuk pembagian kerja staf atau menyulap ruangan KBRI yang layak, baik sebagai tempat penampungan WNI maupun sebagai kantor untuk menjalankan tugas-tugas kedinasan lainnya perlu dilakukan secara baik, agar peran KBRI sebagai misi diplomatik Indonesia dapat tetap berjalan maksimal," ujar Arief. (*/jno)