Membawa Sumbar Berkemajuan

Tak dapat dipungkiri, empat tahun pemerintahan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi- Wakil Gubernur Marlis Rahman (15 Agustus 2005-15 Agustus 2009), telah sukses membawa daerah ini menjadi daerah yang berkemajuan. Dari sisi makro ekonomi dengan indikator yang terukur, Sumbar mampu menekan angka kemiskinan dari 12,51 persen pada 2006, menjadi 11,90 persen pada 2007, dan turun lagi menjadi 10,67 persen pada 2008. Pencapaian itu juga diikuti penurunan angka pengangguran dari 11,87 persen (2006), menjadi 10,31 persen (2007), dan 8,04 persen (2008). Daerah berpenduduk 4,7 juta jiwa ini juga memperlihatkan lompatan dari sisi pertumbuhan ekonomi, yakni 6,14 (2006), 6,34 (2007), dan meningkat menjadi 6,37 persen pada 2008. Pendapat Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar juga mengalami peningkatan dari Rp53,03 T (2006), menjadi 59,79 T (2007) dan 70,61 T pada 2008. Ini kemudian diikuti kenaikan PDRB per kapita menurut harga berlaku yang meningkat dari Rp11.448.000 pada 2006, menjadi 12.729.000 (2007) dan meningkat lagi menjadi 13.599.000 pada 2008. Dengan berbagai kemajuan tersebut, pantas kiranya, di masa empat tahun kepemimpinan Gamawan-Marlis (Gamma), Sumbar banyak mendapat penghargaan dan pujian di tingkat nasional. Salah satu penghargaan yang monumental, ketika Gubernur Gamawan Fauzi dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang penyerahannya dilakukan 15 Agustus 2009, di Istana Negara, Jakarta. Bintang Mahaputra Utama, adalah Bintang Mahaputra kelas III. Bintang ini adalah penghargaan sipil yang tertinggi. Bintang ini merupakan penghargaan tertinggi yang diterima Gamawan dari 40-an penghargaan yang diterimanya selama ini. Tak hanya itu, Presiden SBY dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Khusus DPD dengan judul "Pembangunan Nasional dalam Perspektif Daerah" Rabu (19/8), memuji berbagai keberhasilan pembangunan Sumbar. SBY menyebut, masyarakat Minangkabau yang menatap globalisasi dengan kerja keras, percaya diri, sambil tetap mempertahankan nilai "tungku tigo sajarangan. Nini mamak alim ulama dan cadiak pandai mengawal proses transformasi di Sumbar, sehingga hasil-hasil pembangunan tetaplah merupakan bagian dari pembangunan masyarakat Sumatera Barat itu sendiri. Pada bagian lain pidatonya, SBY mengatakan dalam hal pembangunan ekonomi, dari 33 provinsi di Indonesia, hanya ada tujuh provinsi yang dalam lima tahun terakhir secara konsisten mencapai pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, yakni Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Apresiasi orang nomor satu di Indonesia itu setidaknya bisa dijadikan motivasi bagi Sumbar untuk melangkah ke depan, menuju daerah yang semakin maju dan sejahtera. Gubernur Gamawan Fauzi menyatakan, berbagai kemajuan dan prestasi yang diraih Sumbar tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak di daerah ini. Mantan Bupati Solok dua periode itu menegaskan, pembangunan Sumbar sejak 2005 dilakukan secara tersistem, sesuai dengan yang disepakati secara bersama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Sumbar di bawah Gamma mengusung visi pembangunan, mewujudkan Sumbar yang tangguh, bersih dalam kebersamaan. Visi itu dijabarkan dalam pernyataan misi yakni, mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai tanggung jawab bernegara dan berbangsa, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Visi misi itu kemudian diterjemahkan dalam tujuh agenda pokok dalam RPJM Sumbar 2005-2011 yakni, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya, membangun sumberdaya manusia berkualitas, menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan membangun ekonomi yang tangguh dan berkeadilan. Selanjutnya, mengembangkan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan, mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, dan memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Gamawan mengatakan, pembangunan yang dilakukan merupakan keberlanjutan dari program gubernur-gubernur sebelumnya. Selain itu, berbagai kemajuan yang dicapai tidak terlepas dari koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota. Di bawah pemerintahan Gamma pula, gubernur melakukan rapat koordinasi dengan 19 bupati/walikota setiap dua bulan, membicarakan dan memecahkan masalah-masalah pembangunan secara bersama. Pada rakor itu pula, gubernur menyamakan persepsi dengan para bupati/walikota, tentang persoalan-persoalan pembangunan. Ketua Kamar Dagang dan Industri Sumbar Asnawi Bahar mengapresiasi positif berbagai kemajuan yang berhasil diraih Sumbar saat ini. Hanya saja dia mengingatkan, dari sisi koordinasi pemerintahan, perlu ditingkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara gubernur dengan bupati/walikota. Dibutuhkan perubahan sistem pemerintahan atau semacam regulasi yang bisa menjadi pegangan bagi gubernur menata daerah ke depan. "Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saat ini kewenangan gubernur justru tidak ada. Karena itu, perlu kajian bersama untuk penguatan peran gubernur agar menjadi lembaga yang dihormati, melalui aturan yang mengikat bagi bupati/walikota. Asnawi Bahar juga mengingatkan perlunya penertiban aturan-aturan berupa peraturan daerah yang dibuat Pemkab/Pemko yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. "Cukup banyak perda retribusi yang lahir di daerah, karena bupati/walikota beranggapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai investasi," katanya. Ini juga terjadi karena di satu sisi pusat secara terus menerus menertibkan perda-perda bermasalah, namun di sisi lain melahirkan undang-undang yang memperbolehkan pemda melakukan terobosan meningkatkan PAD. "Ini kontraproduktif," katanya. Di tengah kemajuan investasi Sumbar, Asnawi Bahar berharap perlu regulasi untuk mengatur investasi yang mendorong peningkatan value added (nilai tambah) terhadap produk-produk Sumbar. Pada akhirnya, produk-produk daerah ini tidak lagi diekspor dalam keadaan mentah, tapi telah melalui proses nilai tambah. Dalam hal birokrasi, dia berharap perlunya upaya untuk mendorong terwujudnya birokrasi pemerintahan yang ideal. Sementara bagi kepentingan layanan masyarakat, yang masih perlu ditingkatkan adalah ketersediaan fasilitas air bersih, dan daya listrik yang hingga saat masih ada hambatan.*